Jakarta, hariandialog.co.id.- – Langkah penyerahan jabatan Kepala
Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI oleh Letjen TNI Yudi Abrimantyo
setelah kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie
Yunus, dinilai dapat menjadi contoh penting bagi institusi lain dalam
menegakkan akuntabilitas dan tanggung jawab kepemimpinan.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo
menyatakan langkah tersebut sebagai praktik kepemimpinan yang jarang
terjadi, tetapi sangat relevan untuk ditiru. “Penyerahan jabatan
Kabais TNI oleh Letjen TNI Yudi Abrimantyo ini merupakan bentuk
tanggung jawab. Apa pun istilahnya, baik itu penyerahan jabatan atau
pengunduran diri, menurut saya ini langkah tegas, positif, dan harus
diapresiasi,” ujar Karyono, Rabu, 25-03-2026.
Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa pimpinan tidak
lepas tangan terhadap persoalan yang menjadi sorotan publik, meskipun
pelanggaran dilakukan oleh oknum.
“Masalah ini menjadi perhatian publik. Kabais TNI merasa ikut
bertanggung jawab atas tindakan oknum anggotanya. Ini penting sebagai
pelajaran,” katanya.
Karyono menegaskan bahwa langkah tersebut seharusnya menjadi
standar baru bagi institusi lain dalam menangani kasus serupa,
terutama yang menyangkut aparat.
“Ini yang jarang terjadi. Penyerahan jabatan ini bisa menjadi contoh
bagi institusi lain untuk bersikap sama, terutama dalam kasus-kasus
yang menjadi sorotan publik, seperti pelindasan ojek online atau
penembakan warga yang tidak bersalah hingga menimbulkan korban jiwa,
tragedi Kanjuruhan yang dianggap publik tak kunjung ada pertanggung
jawaban,” kata Karyono.
Ia menilai, jika pola ini diterapkan secara luas, maka akan
memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara sekaligus
menciptakan efek jera.
“Langkah seperti ini bisa menimbulkan efek jera dan meningkatkan
kepercayaan publik. Dengan begitu, peristiwa seperti penyiraman air
keras maupun tindakan semena-mena aparat tidak terulang kembali,”
lanjutnya.
Selain itu, Karyono melihat adanya upaya TNI untuk terus
berbenah dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai demokrasi serta
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Saya melihat ada upaya positif dari TNI untuk berubah dan
menyesuaikan dengan iklim demokrasi, serta mengutamakan hak asasi
manusia. Ini poin penting,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah penyerahan
jabatan harus diikuti dengan penegakan hukum yang tegas terhadap
pelaku.
“Tapi tentu tidak cukup dengan penyerahan jabatan. Pelaku tetap harus
diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di ranah militer,” katanya.
Sebelumnya, TNI resmi melaksanakan penyerahan jabatan Kabais sebagai
bentuk pertanggungjawaban institusi atas kasus tersebut, tulis
tribune. (bing-01)
About The Author
