Pontianak, hariandialog.co.id.- Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar)
Sutarmidji menerima kunjungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di ruang kerjanya,
Senin (24/10). Kunjungan Menteri Nadiem di Kalbar dalam rangka
meninjau pelaksanaan program prioritas Kemendikbudristek yang
dilaksanakan di provinsi ini.
Gubernur Sutarmidji mengatakan bahwa dirinya menyampaikan
berbagai hal saat pertemuan dengan Menteri Nadiem. Salah satunya
tentang kebutuhan guru di Kalbar. Selain itu, disampaikan juga soal
program-program Kemendikbudristek seperti sekolah penggerak, dan
program merdeka belajar. “Kami bicara tentang kebutuhan guru, sekolah
penggerak, merdeka belajar. Merdeka belajar ini (bagus karena) bisa
mengukur kemampuan anak di suatu wilayah,” ungkap Midji-sapaan
karibnya usai pertemuan.
Selain itu, Midji menyatakan bahwa dirinya bersama Menteri
Nadiem juga mendiskusikan banyak hal lain. Yang pasti, Midji
menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar selalu
berkomitmen untuk mengimplementasikan semua program dari
Kemendikbudristek.
“Semaksimal mungkin kami implementasikan di Kalbar, Sekolah penggerak
dan merdeka belajar akan mempercepat kemajuan pendidikan, sesuai
dengan kondisi setempat,” tutupnya.
Adapun dalam pertemuan itu turut hadir Sekretaris Daerah
(Sekda) Kalbar Harisson, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalbar Rita Hastarita,
Sekda Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam dan sejumlah pejabat terkait
lainnya.
Kepala Disdikbud Kalbar Rita Hastarita menambahkan,
kunjungan kerja Mendikbudristek ke Kalbar bertujuan untuk memantau
perkembangan pelaksanaan sekolah penggerak dan audiensi dengan kepala
sekolah di sekolah penggerak. “Saat ini jumlah sekolah penggerak
jenjang SMA berjumlah 32 sekolah, dan sekolah-sekolah ini merupakan
sekolah unggulan,” ungkapnya.
Sekolah penggerak, menurut Rita, menjadi role model, tempat
pelatihan, dan juga inspirasi bagi guru-guru dan kepala sekolah
lainnya. Di sekolah tersebut juga dilaksanakan berbagi praktik dan
lain-lain. Sementara untuk kurikulum merdeka, kata dia, sejauh ini
telah diimplementasikan pada sekolah-sekolah berupa penerapan pada
kelas X.
Mendikbudristek, Nadiem Makarim menjelaskan, Kurikulum
Merdeka merupakan kurikulum yang dinilainya lebih penting bagi
daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal dan di daerah-daerah
perbatasan. Kurikulum Merdeka itu memberikan kewenangan kepada
guru-guru untuk mundur sesuai dengan kompetensi dari murid di sekolah
tersebut, atau bahkan bisa akselerasi juga jika anak didiknya sudah
siap untuk maju. “Sekarang bayangkan, masuk akal gak sih di kota besar
atau kepulauan terkecil, semua anak kelas enam SD harus menguasai hal
yang sama, ini tidak masuk akal. Makanya banyak sekali anak-anak yang
ketinggalan,” jelasnya seperti tulis ponpos. (pitta).
