Jakarta, hariandialog.co.id.- PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) memeriksa Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Asep Permana. Asep menjadi saksi dalam
kasus dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Asep menghadiri
undangan pemeriksaan dari penyidik pada Senin, 15 Juni 2026. “Saudara
AP dipanggil dan secara kooperatif hadir,” kata Budi di Gedung Merah
Putih KPK, Senin.
Menurut Budi, penyidik meminta data dari Asep soal
produksi metrik ton batu bara yang berkaitan dengan tiga tersangka
korporasi. Data dan keterangan kali ini, kata dia, melengkapi
keterangan sebelumnya seputar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dari produksi per metrik ton batubara.
Selain itu, penyidik juga mendalami PNBP dari pekerjaan jetty
atau dermaga untuk pengangkutan batu bara. “Karena memang ada PNBP
yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang melakukan aktivitas di
sektor pertambangan,” kata Budi.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka
dugaan gratifikasi terkait metrik ton produksi batu bara yang
melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Status
tersangka ketiga korporasi tersebut diumumkan pada Februari 2026.
“Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama RW melakukan penerimaan
gratifikasi dimaksud,” Budi Prasetyo pada 19 Februari 2026.
Tiga Perusahaan batu bara yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus
ini, yaitu PT Sinar Kumala Naga (PT SKN), PT Alamjaya Barapratama (PT
ABP), serta PT Bara Kumala Sakti (PT BKS), tulis tempo. (han-01)
