Jakarta, hariandialog.co.id.- Siswa yang menjadi korban keracunan
makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian bertambah.
Khususnya di daerah Kabupaten Bandung Barat, yang paling banyak
mencatat korban hingga mencapai 1.333 orang per Minggu, 28 September
2025.
Pemerintah setempat telah menyatakan kasus ini sebagai
Kejadian Luar Biasa (KLB). Presiden Prabowo pun angkat suara soal
program yang merupakan realisasi dari janji kampanyenya dahulu. “Saya
baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis
ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat,
kita akan diskusikan,” kata Prabowo saat berada di Bandara Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025, dikutip dari
detikNews.
Menurut Prabowo, hambatan dan rintangan dalam menyukseskan
program ini sudah tentu ada. Mengingat, program MBG menyasar jutaan
anak se-Indonesia. “Untuk memberi makan sekian juta, pasti ada
hambatan, rintangan, ini kita atasi,” katanya.
Prabowo juga menyebut bahwa kejadian ini sebagai masalah
besar. Bagaimana tidak, catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
(JPPI) melaporkan kasus keracunan MBG telah memakan korban 6.452 anak
(per 21 September 2025.) “Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan
dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan
baik,” tegas Prabowo.
Prabowo Minta Kasus MBG Tak Dipolitisasi
Di akhir pernyataannya, Prabowo meminta agar masalah ini tidak
dipolitisasi. Ia mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mengadu
dombanya.
Ia mengajak masyarakat untuk mengingat kembali tujuan dari
MBG ini yakni untuk membantu anak-anak yang tengah kesulitan. “Harus
waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi adalah
untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita kita ini
makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus
kita atasi,” kata Prabowo.
MBG Dinilai Perlu Dihentikan Sementara
Sebelumnya, JPPI menyoroti beberapa masalah yang serius dalam
pelaksanaan MBG. Hal ini terutama terkait dengan lemahnya pengawasan
dari pemerintah daerah.
JPPI menilai, pemda khususnya dinas pendidikan dan dinas
kesehatan tidak hadir dengan tegas untuk memastikan standar pangan,
distribusi, dan keamanan makanan. Selain itu, juga ada standar gizi
yang bermasalah.
JPPI telah membuat pernyataan untuk mendesak pemerintah agar
menghentikan sementara MBG dan menghentikan praktik pengalihan
anggaran pendidikan untuk program MBG. “Kondisi ini bukan hanya gagal
mencapai tujuan gizi, tetapi juga menimbulkan risiko keracunan massal
di berbagai daerah,” jelas JPPI melalui keterangan tertulis pada Rabu,
17 September 2025.
Senada dengan JPPI, Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi
(PSPG) UGM, Prof Dr Ir Sri Raharjo, M Sc, menilai kasus keracunan menu
MBG menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam proses penyiapan,
pengolahan, maupun distribusi makanan. Ia menyebut, pengawasan yang
lemah membuat menu yang disajikan ke siswa menjadi tidak terkontrol.
“Koordinasi dan evaluasi yang masih lemah, diperlukan evaluasi dan
perbaikan sistem yang belum berjalan efektif,” katanya dalam laman
UGM, dikutip Minggu, 28 September 2025.
Ia berharap, pemerintah segera meningkatkan pengawasan
melalui audit rutin, pelatihan berkelanjutan bagi penjamah makanan,
serta memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin jika terjadi
kelalaian, tulis dtc. (tob)
About The Author
