Depok, hariandialog.co.id.- Masih ingat kasus pengadaan korupsi
sepatu petugas Damkar Pemkot Depok yang dibongkar anggotanya, Sandi
beberapa waktu lalu? Selidik punya selidik, jaksa sudah menetapkan 2
tersangka. Sayang, status dua tersangka itu dibatalkan PN Depok.
Pengadilan Negeri (PN) Depok mengabulkan permohonan
praperadilan Agung Sugiharti dan Wahyu Indrasantoso. Alhasil, keduanya
dibebaskan dari tersangka korupsi baju Pemadam Kebakaran (Damkar)
Pemkot Depok.
Kasus bermula saat jaksa menetapkan Agung selaku Kabag
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekda Pemkot Depok sebagai
tersangka korupsi. Ditetapkan juga tersangka korupsi atas nama Wahyu
selaku pejabat pengadaan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok
2017-2018.
Keduanya ditetapkan sebagai tersangka belanda seragam PDL
Dinas Damkar dan Penyelamatan Depok tahun anggaran 2017. Jaksa menilai
keduanya dalam menentukan harga seragam tanpa prosedur yang benar.
Atas penetapan itu, kedua tersangka mengajukan
praperadilan. Keduanya menyatakan penentuan harga seragam baju seragam
Dampar sudah berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok tentang Standar
Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkot Depok. Di mana harga
sepatu PDL safety shoes sebesar Rp 850 ribu.
Hakim tunggal praperadilan Zainul Hakim Zainuddin yang
memeriksa dan memutus permohonan Agus Sugiharti dan Wahyu
Indrasantoso Menyatakan “Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari
Depok adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menetapkan penetapan para pemohon sebagai tersangka oleh termohon
adalah tidak sah. Dan mengabulkan permohonan pemohon,” kata hakim
tunggal Zainul Hakim Zainuddin sebagaimana dilansir website-nya, Senin
(20/2/2023) seperti ditulis dtc.
Menurut Zainul Hakim Zainuddin, pembuktian kerugian negara
tidak jelas. Menurut Zainul Hakim Zainuddin, yang bisa menghitung
kerugian negara adalah BPK/akuntan publik. Tapi kejaksaan memakai ahli
di bidang pengadaan barang dan jasa. “Alat bukti keterangan ahli
tersebut dinilai tidak layak karena tidak memenuhi formalitas untuk
membuktikan adanya kerugian keuangan negara,” ujar Zainul Hakim
Zainuddin. (tur).
About The Author
