Medan, hariandialog.co.id.- Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menetapkan tiga orang tersangka
perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Uang Negara Dari Sektor
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terkait Jasa Kepelabuhan Dan
Kenavigasian pada Pelabuhan Belawan Tahun 2023-2024.
Penetapan status dilaksanakan pada Selasa, 24 Februari 2026 setelah
tim penyidik Pidsus Kejati Sumut melakukan serangkaian penyidikan
terkait perkara tersebut.
Ketiga tersangka itu adalah W.H selaku Kepala Kantor Syahbandar Dan
Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan Tahun 2023, M.L.A selaku KSOP
Belawan atau KSOP Tahun 2024, dan S.H.S yang juga pernah menjabat
Kepala KSOP Belawan Tahun 2024.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi
S.H., M.H., dalam keterangan resminya menyampaikan penetapan status
tersangka terhadap tiga orang tersebut dilakukan setelah penyidik
menemukan minimal dua alat bukti yang cukup serta perbuatan melawan
hukum.
Modus Perkara
Dijelaskan Kasi Penkum Kejati Sumut, hasil pemeriksaan penyidik
menemukan bahwa pelaksanaan kewajiban penggunaan jasa pandu tunda
merupakan kewenangan dari Otoritas Pelabuhan. Merujuk Pasal 30
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 57 Tahun 2015 tentang
Pemanduan dan Penundaan Kapal dijelaskan apabila Otoritas Pelabuhan
atau Unit Penyelenggara Pelabuhan belum menyediakan jasa pemanduan dan
penundaan kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa
yang berada di alur-pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan,
pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dapat
dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan yang memenuhi persyaratan.
Dalam kegiataan penggunaan jasa pandu tunda oleh KSOP Belawan telah
dilimpahkan kepada PT Pelindo Regional 1 Belawan.
Dalam menjalankan tugas tersebut, dikenakan kewajiban menggunakan jasa
pandu tunda pada perairan yang ditetapkan sebagai perairan wajib
pandu adalah kapal berukuran tonase di atas GT 500.
Penyidik berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang
terbit kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 diperoleh data
kapal yang berukuran Grose Tonase di atas 500 yang masuk keperairan
wajib pandu di Pelabuhan Belawan, ternyata tidak masuk ke dalam data
rekonsiliasi yang dibuat dan ditandatangani oleh tersangka W.H pada
tahun 2023, S.H.S untuk tahun 2024 dan tersangka M.L.A juga untuk
tahun 2024.
Pada saat kejadian berlangsung, masing-masing tersangka bertugas
selaku Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang diwajibkan
mengendalikan dan memimpin pengaturan dan pendataan sebagaimana
dimaksud.
Pasal yang Disangkakan
Dari uraian perbuatannya, tim penyidik menjerat para tersangka dengan
dugaan melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 603, 604 Jo Pasal 20
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana, rilis. (bing-01)
About The Author
