Jakarta, hariandialog.co.id.-
Jakarta Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam
Negeri menghadiri rapat Pembahasan Percepatan Proyek Startegis
Nasional (PSN) melalui revisi Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa di gedung Setkab RI, Jakarta, Senin (22/5/2023).
Rapat dihadiri oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro,
Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto, Deputi Bidang Perekonomian Satya
Bhakti Parikesit, Deputi Pokhukam Purnomo Sucipto, perwakilan
Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian ATR dan Perwakilan Kemenko
PMK.
Dalam kesempatan itu, Satya Bakti membahas tentang
penyediaan tanah khas desa untuk PSN. Sesuai arahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi), PSN sudah harus selesai pada semester I tahun 2024.
Satya Bakti menyatakan, perizinan lahan harus diselesaikan
sesuai izin oprasional atau pemanfaatan kawasan hutan. Selama ini, PSN
yang terhambat karena masalah tanah menyebabkan banyak proyek
terhambat. Oleh karena itu, Permendagri tentang pengolaan aset perlu
disempurnakan. “Secara umum rapat ini membahas tentang terkait biaya
operasional dalam upaya pencarian tanah pengganti PSN kepada
pemerintah desa,” ungkap Satya Bhakti Parikesit.
Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto juga menyampaikan
keluhan masyarakat desa yang perlu ditindaklanjuti secepatnya. Untuk
mengurus tanah pengganti diberikan waktu dengan batas 6 bulan untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. “Oleh karena itu, membutuhkan
langkah-langkah percepatan yaitu dengan Bantuan Dana Biaya Opersional
Pemerintah (BOP),” katanya tulis liput6.
Sementara itu, Gani Nugraha selaku perwakilan kementerian
PUPR mengatakan, surat izin dan Biaya Opersional Pemerintah (BOP)
dapat disetujui sepanjang dapat dipertanggung jawabkan atau
akutatabel.
Perwakilan Kemenko PMK dan Kementerian ATR BPN juga ikut
menyampaikan tanggapan serupa. Setelah harmonisasi pada rapat
sebelumnya ada 4 catatan, salah satunya biaya penggantian tanah,
pabila terdapat Biaya Opersional Pemerintah (BOP), maka biaya ini
termasuk dalam penggantian lahan termasuk tanah khas desa (TKD).
TKD bisa dibiayai dari Biaya Opersional Pemerintah (BOP)
dengan standar umum karena penyelesaaian TKD bagian dari penyelesaian
kepentingan umum.
Kesimpulan rapat tentang 3 kesepakatan yaitu dana Biaya Operasional
Pemerintah (BOP) bersumber dari instansi permohonan, langsung
dianggarkan dari instansi pemohon dan biaya operasional dihitung
berdasarkan satuan biaya umum. (pitta).
About The Author
