Jakarta, hariandialog.co.id.- “Jabatan adalah ladang kita untuk
menabur jasa, bukan ajang untuk unjuk kuasa. Sejarah akan mencatat
bukan seberapa tinggi jabatan yang kita dapatkan, tetapi seberapa
besar manfaat yang kita tinggalkan.” kataKetua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H. M.H. dalam sambutannya pada acara
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding
pada Senin, 8 September 2025. di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menegaskan
bahwa jabatan yang diemban para Ketua Pengadilan Tingkat Banding bukan
sekadar pencapaian karir, melainkan sebuah amanah yang mengandung
tanggung jawab besar. “Dalam kehidupan ini, kita tidak semata-mata
dituntut untuk menjadi pribadi yang sukses, tetapi juga pribadi yang
bermanfaat. Itulah yang dikatakan Albert Einstein dan sejalan dengan
sabda Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi sesamanya,” tegas Ketua Mahkamah Agung.
Para pejabat yang dilantik adalah:
1. Sujatmiko, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
2. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
3. Dr. Insyafli, M.H.I., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan
4. Drs. Sahrudin, M.H.I., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
5. Dr. Achmad Zainullah, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
6. Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
7. Drs. Tarsi, S.H., M.H.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
8. Drs. M. Arsyad M, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
9. Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Medan
10. AK. Setiyono, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Mataram
11. Marsekal Pertama TNI. Syarifah Nursiana, S.H., M.H., Ketua
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Ketua Mahkamah Agung juga mengingatkan bahwa jabatan pada
hakikatnya hanyalah sarana pengabdian. Oleh karena itu, setiap
pemimpin peradilan dituntut untuk menghadirkan nilai tambah (added
value) bagi lembaga, baik melalui kebijakan, langkah, maupun keputusan
yang diambil. Kepemimpinan, menurutnya, harus memberi warna positif
dan menjadi inspirasi, baik bagi bawahan, rekan sejawat, maupun
masyarakat pencari keadilan.
“Kepercayaan publik adalah fondasi utama yang menentukan
legitimasi penegakan hukum. Ingatlah, kepercayaan publik tidak tumbuh
dari retorika, tetapi dari sikap konsisten dan aksi nyata,” ujarnya.
Acara pelantikan ini turut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah
Agung bidang Yudisial, para Ketua Kamar, para pejabat eselon 1 dan 2,
pengurus Dharmayukti Karini, serta undangan lainnya, humas mari, azh.
(halim-01)
About The Author
