Batam, hariandialog.co.id.- Komisi VI DPR RI kembali menggelar Rapat
Dengar Pendapat atau RDP dengan Kepala BP Batam dan Dewan Pengawasan
BP Batam, Senin 2 Desember 2024.
Berbagai persolan dipertanyakan anggota Komisi VI DPR RI,
mulai dari perkembangan Rempang Eco-City, masalah Pelabuhan Batu
Ampar, pelabuhan Batam Center, bandara hingga dugaan tindak pidana
korupsi di pengalokasian lahan.
Anggota DPR RI meminta BP Batam menjelaskan perkembangan
konflik Rempang Eco-City semenjang konflik ini mencuat ke publik pada
September 2023 lalu. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi
Sudirman Saad menjawab pertanyaan beberapa anggota DPR RI tersebut.
Saat ini kata Sudirman, BP Batam bertanggung jawab mengurus
soal penyediaan lahan dan penanganan warga terdampak. Untuk penyediaan
tanah, BP Batam sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola PT Makmur
Elok Graha (MEG), disepakati area investasi sebesar 2.370 hektar.
“Kami sudah identifikasi ada 991 KK (kepala keluarga) yang terdampak,
90 persen dari 2.370 hektar lahan tersebut masih Hutan Produksi Dapat
Dikonversi (HPK),” kata dia.
Saat ini kata Sudirman, BP Batam sedang mengurus penurunan HPK menjadi
Hak Pengelolaan Lain (HPL), ketika proses itulah memunculkan dinamika
di lapangan muncul peristiwa bentrokan antara warga dan aparat pada
September 2023.
“Dari 2.370 hektar itu BP Batam sudah menyiapkan pemukiman tetap di
Tanjung Banon, luas tanah kurang lebih 125 hektar, akan menampung
1.000 unit rumah atau 1.000 KK,” kata dia.
Pembangunan permukiman itu lengkap dengan fasilitas umum, fasilitas
sosial, lapangan olah raga, sekolah, pelabuhan termasuk kantor
pemerintah lokal. “BP Batam tahun ini, membangun kurang lebih 350 unit
rumah, untuk pemukiman tetap, mudah-mudahan akhir tahun progres
selesai,” kata dia.
Sampai saat ini, kata Sudirman, sebanyak 433 kepala keluarga dari 991
KK sudah mendaftar relokasi. Sedangkan yang sudah direlokasi dari
kampung Rempang sebanyak 219 KK, dan dari 219 ada 41 KK sudah pindah
ke rumah relokasi permanen di Tanjung Banon.
“Kami sampaikan juga hak warga terdampak yang diputuskan oleh
pemerintah nasional dan BP Batam setiap warga mendapatkan tanah
sertifikat hak milik seluas 500 meter persegi, dan dibangunkan rumah
permanen tipe 45. Ini sedang kita bangun, alhamdulillah kepada warga
yang sudah pindah itu sudah terbit sertifikat hak miliknya,” kata dia.
Ia mengatakan, sertifikat hak milik dan rumah itu diberikan secara
gratis. Sedangkan mengenai aset warga seperti kebun dan lainnya juga
sudah dihitung BP Batam menggunakan jasa Kantor Jasa Penilai Publik
(KJBP) untuk diganti dengan uang tunai.
Ia juga mengungkapkan beberapa kali pihak sudah dipanggil Komnas HAM,
Ombudsman, untuk dilakukan pra mediasi. PSN Rempang Eco City akan
tetap dilanjutkan karena lokasi pesisir kampung warga tersebut cocok
dibangun pelabuhan untuk kebutuhan industri.
“Intinya BP Batam di kawasan industri itu (Pulau Rempang) tidak
memungkinkan untuk mempertahankan kampung di sana, karena kampung
nelayan akan dipakai untuk pelabuhan. Pelabuhan tidak bisa direlokasi
karena itu berkaitan dengan kedalaman laut di sana,” kata dia.
“Jadi insyallah PSN Rempang Eco City, akan terus dijalankan 2025, kami
sudah mengusulkan mengenapkan (pembangunan) 991 unit rumah, untuk
menampung tahap satu itu,” kata dia tulis tempo.
Terakhir ia menyebutkan dihadapan anggota Komisi VI DPR RI bahwa pro
kontra masih terjadi di lapangan, namun warga yang menolak sudah
sedikit. “Prinsipnya hak warga sudah disampaikan, di lapangan biasa
masih ada pro kontra, tetapi sudah minoritas di lapangan yang
menolak,” kata dia. (bun-01)
About The Author
