Jakarta, hariandialog.co.id.- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan
gugatan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 yang meminta agar Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak mengendalikan kasus korupsi di
tubuh institusi militer.
“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua
MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar Jumat (29-11-2024).
Dalam putusan itu, Suhartoyo menyatakan Pasal 42
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan KPK
berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan
bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan
peradilan umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang
mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh
orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum sepanjang
perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal
dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” tulis kompas
Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat Gugum Ridho
Putra yang menggugat frasa “mengkoordinasikan dan mengendalikan” dalam
Pasal 42 UU 30/2002 tentang KPK.
Korupsi dan Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Artikel
Kompas.id Dalam petitumnya, pemohon meminta agar frasa tersebut
dimaknai KPK memiliki kewajiban melakukan koordinasi dan mengendalikan
kasus korupsi yang tunduk pada peradilan militer. (han-01)
About The Author
