Jakarta, hariandialog.co.id.- Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) kembali menahan empat orang tersangka kasus dugaan pemerasan dan
penerimaan gratifikasi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Para tersangka itu ialah Gatot Widiartono selaku Kepala
Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen
Binapenta & PKK) tahun 2019-2021 sekaligus PPK Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024.
Gatot juga pernah menjabat Koordinator Bidang Analisis dan
Pengendalian TKA Direktorat PPTKA Kementerian Ketenagakerjaan tahun
2021-2025.
Tiga tersangka lain ialah Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin
dan Alfa Eshad yang merupakan Staf pada Direktorat PPTKA pada Ditjen
Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019-2024. “KPK
selanjutnya melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari
pertama, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12
Agustus 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih
KPK,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu
dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025, sore.
Sebelum ini, tepatnya pada Kamis pekan lalu, KPK sudah lebih
dulu menahan empat orang tersangka, yakni Dirjen Binapenta & PPK
Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 Suhartono.
Kemudian Direktur PPTKA 2019-2024 yang diangkat sebagai
Dirjen Binapenta 2024-2025 Haryanto.
Selanjutnya Direktur PPTKA 2017-2019 Wisnu Pramono serta
Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA tahun 2020-Juli 2024 yang
diangkat menjadi Direktur PPTKA 2024-2025 Devi Angraeni.
Selama periode tahun 2019-2024, jumlah uang yang diterima 8
orang tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA sekurang-kurangnya
adalah Rp53,7 miliar.
KPK Cecar 2 Mantan Staf Khusus Hanif Dhakiri soal Pemerasan TKA
Gatot Widiartono diduga menerima Rp6,3 miliar; Putri Citra Wahyoe
Rp13,9 miliar; Jamal Shodiqin Rp1,1 miliar; dan Alfa Eshad Rp1,8
miliar.
“Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam
perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” kata Asep.
Sampai saat ini, sejumlah pihak termasuk para tersangka telah
mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan KPK dengan
total sebesar Rp8,61 miliar.
Para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e
atau Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. tulis cnni. (han-01)
About The Author
