Jakarta, hariandialog.co.id.- Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Muhammad Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj.)
kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi. Teguran itu ia
sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah
yang berlangsung secara hybrid di kantor pusat Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), Jakarta.
“Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali
berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti
akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor presiden,
ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan
inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan
pertahankan,” tegas Tito dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa
(24-01-2023).
Tito menyampaikan pengendalian inflasi menunjukkan
kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya
pengendalian inflasi tidaklah mudah. Kepala daerah, kata Tito, harus
melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan
konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),
operasi pasar murah, hingga gerakan menanam. “Ada juga yang
autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya
sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj, ini sudah ada 101 Pj,
tahun ini ada 170, Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang
menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” urai Tito.
Meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, Tito
mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri.
Berdasarkan data yang dikantonginya, dibandingkan dengan negara lain
di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah. Artinya,
masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei
Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8
persen). “(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Saudi
Arabia, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun
negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan
cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar
berkisar di (angka) 3 persenan. Itu target nasional pada waktu
paripurna kemarin,” papar Tito seperti ditulis dtc.
Untuk mencapai hal tersebut, Tito menekankan perlunya kerja
keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi
pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi
kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut.
Dia mengungkapkan telah banyak daerah yang melakukan
langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi
penurunan akhir-akhir ini. Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi,
lanjutnya, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret
menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24
Januari 2023).
Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret
juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah. Sebaliknya, jumlah
daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik
tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah. Oleh sebab itu, ia meminta
agar pemerintah daerah bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya
mengendalikan inflasi. (pitta).
About The Author
