Jakarta, hariandialog.co.id.- Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo
Daerah Khusus Jakarta bersama sejumlah serikat pekerja dan buruh
menyatakan tegas menolak implementasi kebijakan Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera). Menurut mereka Tapera ini dirasa akan menjadi beban
tambahan bagi pemberi kerja dan pekerja.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan pernyataan
bersama oleh perwakilan DPP Apindo, Federasi Serikat Pekerja (FSP)
Logam Elektronik dan Mesin (LEM/SPSI), FSP Kebangkitan Buruh Indonesia
(FKUI KSBSI), FSP Serikat Pekerja Nasional (SPN/KSPI), FSP Asosiasi
Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), FSB Kimia Industri Umum,
Farmasi, Kesehatan (KIKES), dan FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP).
“Saat ini ada delapan serikat, bersama saya sebagai ketua umum DPP
Apindo DKI Jakarta, yang telah menandatangani,” kata Ketua DPP Apindo
DKI Jakarta, Solihin, dalam konferensi pers di Kantor DPP Apindo DKI
Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10-6-2024).
Iuran Tapera ini dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Tapera yang baru diteken Presiden Joko Widodo
pada akhir Mei lalu. Menurut Solihin, penerbitan aturan tersebut
mengejutkan dunia usaha dan kalangan pekerja. “Terbitnya PP 21/2024
tentang Tapera 20 Mei 2024 yang lalu cukup mengejutkan dan menimbulkan
polemik di pekerja dan pelaku usaha DKI Jakarta. Walau sudah diberikan
beberapa narasi yang sama sebelumnya, bahkan beberapa draf sebelum
ini, kita sudah sampaikan (penolakan), tapi 20 Mei ditanda tangan atas
hal itu,” ujar Solihin.
Oleh karena itu, Solihin menyampaikan bahwa pengusaha dan
pekerja DKI Jakarta menolak implementasi dari iuran Tapera tersebut.
Hal ini dirasa hanya akan memberikan beban tambahan. Adapun melalui
aturan tersebut gaji pekerja baik swasta maupun PNS akan dipotong
setiap bulannya sebesar 2,5% dan 0,5% ditanggung perusahaan, berlaku
mulai tahun 2027 mendatang.
Berdasarkan perhitungannya, secara keseluruhan pekerja dan
pengusaha telah dibebankan potongan hingga 18,24% s.d 19,74% yang
terdiri atas potongan jaminan sostek, jaminan hari tua (JHT), hingga
jaminan kesehatan. Karena itulah, beban wajib pengusaha dan pekerja
berpotensi membuat potongan meningkat hingga 20% ke atas.
Selain itu, menurutnya Tapera sebagai tabungan sendiri
seharusnya bersifat sukarela, tak diwajibkan seperti aturan yang telah
diteken Jokowi itu. Ia juga menyoroti tentang Tapera yang serupa
dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah ada yakni Manfaat
Layanan Tambahan (MLT). “Sebagai asosiasi yang menaungi dunia usaha,
dan pekerja yang terdampak, kami hendak sampaikan untuk
membatalkan. Kita menuntut untuk membatalkan impelementasi Tapera
sebagai kewajiban,” tegasnya tulis dtc.
Ia juga menegaskan, pihaknya tidak mengharapkan aturan
ini ditunda seperti narasi-narasi yang diumumkan beberapa waktu ke
belakang. Baik pengusaha maupun pekerja sepakat untuk menolak
implementasinya secara keseluruhan. (salem)
