
Surabaya, hariandialog.co.id.- “Saya berharap dapat memberikan
sedikit kontribusi dengan mengelaborasi makna penegakan hukum dan
keadilan yang mendorong hakim perdata untuk berperan aktif dan pada
akhirnya tidak saja menemukan kebenaran formil melainkan juga kebenaran
materiil sebagai bagian dari perkembangan ilmu hukum,” kata Profesor
(HCUA) Dr.H. Sunarto, SH,MH.
Hal itu disampaikan dalam pidato awalnya pada saat
menyampaikan orasi pengukuhannya menjadi Guru Besar Kehormatan Bidang
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa
Timur, tepatnya di gedung Garuda, dihadapan para undangan baik dari
kalangan Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, Pemerintah,
Akademisi, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum Muhammadiyah, aparat penegak
hukum baik Kejaksaan dan Kepolisian, TNI, pada Senin 10 Juni 2024.
Menurut Sunarto yang terlahir di Sumenep, Madura, 11 April
1959 itu, judul buku kecil yang menjadi bahan orasinya berjudul “Makna
Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Perdata” ada dilema hakim
dalam memutus perkara perdata. Judul yang diambil tersebut bersandar
dari pengalaman emperis sebagai refleksi perjalanan karirnya selama
hampir 37 tahun menjadi hakim sejak diangkat pertaman di Pengadilan
Negeri Merauke pada tahun 1987.
Disamping itu sebut sang Profesor, dia mendapati dua hal
yang paradoks, di satu sisi terdapat banyak putusan perkara perdata
yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard) dan juga terdapat banyak putusan yang tidak dapat
dilaksanakan (non- executable) yang disebabkan karena hakim
bersifat pasif.
Namun, di sisi lain hakim yang bersikap aktif memberikan
saran atau petunjuk dalam rangka mewujudkan kelancaran persidangan
justru dilaporkan dengan alasan hakim berpihak. “Memang keadilan itu
sulit diterima oleh para pihak. Kalau yang kalah menyebutkan ada
keberpihakan dan dipihak yang menang menyebutkan hakim sudah benar
menerapkan hukum dan lain sebagainya. Karena suatu perkara pasti ada
yang kalah dan menang,” kata sang Profesor Ilmu Hukum itu,
Memang, lanjutnya, ada tiga faktor penyebab, dimana
fenomena tersebut menurut pandangannya bertolak belakang dengan azas
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan bertentangan
dengan prinsip aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan membantu para pencari keadilan
dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya rigan.
Dalam ketentuan itu kalimat yang digunakan bersifat
pro-aktif, sehingga dengan adanya sikap hakim aktif seogiyanya akan
meminimalisir terjadinya putusan yang menyatakan ‘gugatan tidak dapat
dierima dan putusan tidak dapat dijalankan.
Sang profesor juga menguraikan bahwa fungsi kekuasaan
kehakiman dalam melakukan penemuan hukum yaitu untuk merumuskan hukum
yang digali dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat atas
suatu sengketa yang belum diatur oleh hukum positif atau sudah diatur
namun tidak jelas. Sehingga masyarakat dapat memperoleh rasa keadilan
dan implikasinya keputusan hakim tersebut dapat dijadikan sebagai
salah satu sumber hukum atau menjadi hukum baru (judge made law).
(tob).
