
Denpasar-hariandialog.co.id-Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali senantiasa mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali , Kristrianti Puji Rahayu menjelaskan, untuk memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di Bali, OJK melakukan bauran strategi dilaksanakan melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan edukasi keuangan secara tematik.
Selama 2024 hingga Desember, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 640 kegiatan edukasi keuangan di se Kab/kota di Provinsi Bali telah menjangkau lebih dari 59.705 orang, dan edukasi lewat media sosial menjangkau sekitar 388.980 orang.
Edukasi dilakukan OJK sendiri,atau bekerjasama stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas, edukasi kepada Finalis Jegeg Bagus bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota di Bali, serta program Kuliah Kerja Nyata Literasi Inklusi Keuangan (KKN LIK) bekerjasama dengan Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha.
Selain itu, edukasi online melalui media sosial Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat radio serta media online di Provinsi Bali.Upaya literasi keuangan OJK Bali diiringi penguatan program inklusi keuangan didukung berbagai pihak bersinergi denga Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.
Kristrianti Puji Rahayu menyebutkan, selama 2024 hingga bulan Desember, TPAKD di Provinsi Bali gelar 952 kegiatan dengan peserta 63.508 orang.Kegiatan terkait program Kredit/Pembiayan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian, UMKM Bali Nadi Jayanti, Bank Goes to School, Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) dan Credit Guarantee Officer (CGO).
Provinsi Bali, kata Kristrianti Puji Rahayu,memiliki potensi besar di sektor pertanian yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Melalui program kerja TPAKD yaitu K/PSP Pertanian turut memperluas akses pembiayaan perbankan kepada petani yang terus meningkat dan mencapai Rp5,7 triliun atau tumbuh 10,03 persen yoy.
Ia menyebut,upaya mendukung UMKM Bali naik kelas, telah dilaksanakan 159 kegiatan melibatkan 5.643 peserta UMKM melalui kelas akselerasi UMKM Bali Nadi Jayanti mencakup literasi keuangan, bimbingan teknis, akses pasar/business matching, bazar/pameran UMKM tingkat nasional dan internasional, serta kelas inkubasi pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi UMKM peternak ayam.
APPK Tutup 472 Pengaduan
Pelaksanaan edukasi keuangan yang masif yakni melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)meningkatkan inklusi keuangan dengan pemanfaatan produk keuangan berupa tabungan/simpanan pelajar yang mencapai 630.877 rekening atau 72,06 persen dari total pelajar di Provinsi Bali.
OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), baik berindikasi sengketa maupun terindikasi pelanggaran. Selama 2024 hingga Desember, Kantor OJK Provinsi Bali telah menerima 481 pengaduan, 1 diantaranya sengketa masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK).
“ Dari pengaduan tersebut, sebanyak 195 merupakan pengaduan sektor perbankan, 191 pengaduan Perusahaan Peer to Peer Lending, 75 pengaduan Perusahaan Pembiayaan, dan 18 pengaduan industri keuangan non-bank (IKNB) lainnya, “ ungkap Kristrianti
Status pengaduan yang masuk sebanyak 472 pengaduan telah selesai (ditutup), 7 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 2 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
OJK jelas Kristrianti, mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, dengan memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), “ Selama tahun 2024 sampai Desember 2024,OJK Bali melayani penarikan data Ideb SLIK baik secara online maupun walk in sebanyak 9.630 orang, meningkat 135,39 persen dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya.
Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha, OJK optimis sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. ( Smn )
