Jakarta, hariandialog.co.id – Rencana pemerintah untuk menarik pajak
pertambahan nilai atau PPN atas bahan pokok atau sembako mendapat
sorotan dari banyak pihak. Rencana ini juga mendapat penolakan dari
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPPI. Mereka meminta pemerintah
dalam hal ini Kementerian Keuangan menghentikan rencana ini.
Ketua umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan jika bahan
pokok dikenakan PPN, maka akan membebani masyarakat. Sebab barang yang
dikenakan PPN meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam
konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian,
bumbu-bumbu.
Karena itu, Abdullah menyayangkan rencana pemerintah. Meski
begitu, dia memahami bahwa negara memang sedang membutuhkan banyak
pemasukan di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, kata dia, bukan dengan
cara memberlakukan PPN untuk sembako. “Tidak begitu, membabi buta
sampai membebankan masyarakat kecil karena efeknya sangat besar bagi
kami. Saat ini kami bertahan dari gempuran pandemi COVID-19. Yang
membuat omzet kami turun hingga 60 persen. Kami sudah jalan mandiri
untuk bertahan, tapi kok masih dikenai biaya objek PPN. Menurut kami
ini tidak bisa dibiarkan, ini gila menurut kami,” katanya kepada VOI,
Kamis, 10 Juni.
Abdullah mengatakan kendala yang dihadapi pedagang pasar
sebelum pandemi COVID-19 sudah cukup membuat sulit. Pandemi semakin
memperburuk kondisinya. “Pertama kendala kami pada harga pangan. Ini
amanat konstitusi juga, ini amanat undang-undang pangan itu hak
masyarakat dan negara punya kewajiban untuk memenuhinya. Itupun kami
masih cukup sulit menjaga agar jejaring rantai pangan itu, pangan ini
tidak bergejolak,” tuturnya.
Menurut Abdullah, faktanya tiap tahun harga memang
bergejolak. Seperti saat momen Ramadan kemarin daya beli masyarakat
cukup tinggi, sehingga harga beberapa komoditas mengalami kenaikan.
“Itu catatan kami yang pertama. Kami saja belum merasakan tataniaga
pangan yang baik. Kedua, distribusi pangan. Distribusi pangan ini
cukup mahal kami juga belum merasakan sentuhan pemerintah soal
distribusi pangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdullah mengatakan dua kendala ini sudah
membuat pedagang pasar kesulitan. Rencana PPN untuk sembako akan
memperburuk kondisi yang ada. Bahkan, bisa membuat pedagang gulung
tikar. “Bisa dipastikan gulung tikar. Sekarang saja menghadapi pandemi
ini, kami harus berupaya dengan keringat dan darah untuk bertahan.
Tidak ada pembeli datang, harga tinggi, modal tidak ada, itu saja kami
harus bertahan, tetap bayar distribusi, kami harus jaga protokol
kesehatan, kami harus menjaga diri kami, itupun sudah berat saat ini,”
jelasnya.
Menurut Abdullah, saat ini pedagang pasar sedang
berdarah-darah bertahan di tengah pandemi COVID-19. Karena itu, ia
meminta pemerintah untuk membantu pedagang bangkit bukan justru
memperburuk kondisinya. “Kita mau minta untuk dibersihkan darahnya.
Kami ingin berdiri lagi, kami ingin bangkit lagi, kami ingin berlari
memulihkan ekonomi tetapi justru diterpa dengan isu PPN. Ini menurut
saya cukup gila,” katanya.
Abdullah mengatakan pihaknya akan menempuh upaya-upaya
secara konstitusional untuk menggagalkan rencana pengenaan pajak untuk
sembako. “Kami akan memprotes ke Presiden Jokowi, termasuk melakukan
road show ke DPR mewakili pedagang, tanpa melakukan upaya demonstrasi
turun ke jalan. Kami akan melakukan upaya komunikasi dengan semua
pihak agar rencana ini bisa digagalkan,” ucapnya. (voi/redstu)
About The Author
