Jakarta, harindialog.co.id – Masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan pas-pasan seperti buruh harian lepas, pekerja honorer, pekerja nonformal atau karyawan, ojek online saat ini mulai was-was dan ‘dihantui’ soal ketersediaan dana terkait akan masuknya tahun ajaran baru 2026.
Memang, mereka yang putra putrinya telah dan sudah duduk di bangku Sekolah Negeri baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas hingga Universitas Negeri, tidak terlalu “menakutkan” terkait biaya kebutuhan sekolah.
Namun, bagi mereka yang putra putrinya tidak mendapatkan sekolah negeri atau sudah berada di sekolah swasta harus mempersiapkan biaya daftar ulang alias uang pengembangan dan entah apalah diberikan pihak sekolah dalam melakuan pungutan di tahun ajaran baru.
Bagi putra putrinya yang baru masuk baik SD, SMP, SMA maupun Universitas Swasta harus bersiap-siap mengeluarkan uang dengan jumlah banyak. Memang terhadap pengeluaran buat biaya pendidikan bila ada uang tidak masalah. Tapi bila tidak ada, maka sudah pasti mencekam rasanya demi kemajuan putra putrinya apapun akan dilakukan.
Memang, bila baru masuk sekolah sudah jelas harus dipersiapkan biaya pembangunan gedung, uang sekolah perdana belum lagi biaya tambahan seperti beli seragam, buku, sepatu dan kebutuhan lain sebagai pendukung sarana sekolah yang harus ada.
Untuk itu, tidak sedikit orang tua yang melakukan pinjaman baik kepada sanak saudara hingga ke pinjaman online, juga pegadaian menjadi tempat sasaran guna mendapatkan uang hanya buat sekolah putra dan putri mereka.
Pemerintah khususnya di Jakarta, masih lebih mendahulukan putra putri yang orang tuanya bekerja di lingkungan Pemda seperti petugas PPSU, Kebersihan, Lingkungan Hidup, pertamanan, pekerjaan umum, tenaga pendidik di sekolah negeri untuk mendapatkan bangku atau kursi di sekolah negeri.
Sementera putra putri yang orang tuanya pendapatan pas-pasan dan harus masuk sekolah swasta, sudah pasti mengalami pusing tujuh keliling untuk mempersiapkan uang buat kebutuhan di tahun ajaran baru. “Saya sudah tidak tahu dan mau berbuat apa dengan keadaan dan situasi sekarang ini, serba sulit dan biaya hidup sehari-hari saja sudah serba mahal. Tidak jelas mau mengadu kepada siapa,” ungkap Ruli seorang tukang ojek online.
Hal senada juga dikatakan sejumlah orang tua yang pada ajaran baru ini mengalami kesulitan ekonomi/keuangan dalam membiayai kebutuhan anak-anak mereka bersekolah. Pada intinya kepada Dialog, mereka berharap bisa mendapatkan rezeki tambahan guna dipakai untuk kebutuhan sekolah putra dan putri mereka pada tahun ajaran baru 2026 ini. “Meskipun pemerintah sudah membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, tetapi jika orangtua murid tak punya uang untuk kebutuhan seperti dimintakan pihak sekolah, apakah kita tak pusing.” Demikian kata para sumber itu.
Memang pemerintah bukan tidak mendukung dengan program-program yang sedang dilaksanakan, tapi imbas geopolitik sekarang ini yang paling berpengaruh dan dirasakan adalah rakyat kecil. “Coba pemerintah menyebutkan biaya pungutan ojek online selama ini 20 persen sudah diturunkan menjadi 8 persen. Namun, kenyataannya tidak ada dilaksanakan atau diwujudkan pemerintah dalam rangka membela kehidupan rakyat kecil. Jadi kita tukang ojek online atau ojol sangat terasa,” terang Zaka.
Masalah Biaya Pendidikan
Setiap orangtua akan merasakan tekanan lebih ketika menghadapi tahun ajaran baru. Hal ini karena proses awal pendidikan sekolah bukan hanya memerlukan bahan baku (peserta didik) yang berkualitas, namun proses pendidikan pun harus disadari sebagai bagian dari sisi biaya yang harus dipenuhi yang merupakan biaya pendidikan yang diminta dari orang tua murid.
Ketika sekolah berlomba mencari bibit unggul sebagai bahan baku, maka di sisi lain sekolah pun memerlukan biaya untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara layak dan efektif.
Meskipun dalam undang-undang sudah “paten” tentang ketentuan porsi 20% dari APBN untuk pendidikan, namun tetap saja setiap lembaga pendidikan membutuhkan dana tambahan untuk operasional dan pengembangan lembaganya. Apalagi untuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta, yang harus benar-benar berdikari.
Kondisi seperti di atas tersebutlah yang dihadapi dan menjadikan orang tua murid dibuat pusing dan pusing akibat keterbatasan ekonomi, tetapi harus menjaga kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. (Tim)
About The Author
