Jakarta-hariandialog.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mewujudkan program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi,dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 digelar Jumat ( 10/10 ) di Jakarta.
Airlangga Hartarto mengatakan, TPAKD menjadi penting, karena inklusi keuangan indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Inklusi keuangan ini menjadi perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa, karena ada Komite untuk Financial Inclusive dipimpin Ratu Maxima, dan kebetulan Presiden Prabowo Subianto baru dari Belanda, pada saat pembicaraan terangkat isu financial inclusion,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, Presiden mengapresiasi capaian-capaian yang diperoleh melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, karena sangat sejalan dengan program Asta Cita Presiden.
“Ke depan TPAKD diharapkan turut membuka akses agenda prioritas Presiden, seperti program makan bergizi gratis, memperkuat sumber daya manusia secara awal. Kemudian penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi Merah Putih, dan seluruhnya tahun depan akan di-rolling lebih cepat,” katanya.
Mahendra Siregar menegaskan,OJK akan terus meningkatkan dan memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional dengan memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM.
Mehendra menyebut,OJK mendorong TPAKD melakukan berbagai langkah strategis mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional, yaitu Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital sekaligus perluasan titik-titik akses keuangan daerah bertujuan agar lapisan masyarakat menggunakan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau.
Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus dioptimalkan seiring pendalaman sektor keuangan dan penguatan pelindungan konsumen. Ketiga, TPAKD perlu menjaga keberlanjutan kegiatannya agar tetap konsisten dan efektif memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Keempat, TPAKD diharapkan meningkatkan kemampuan anggota beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan perkembangan inovasi keuangan.
“Melalui implementasi roadmap ini pelaksanaan program di daerah ditopang perencanaan yang baik, pendanaan memadai, peningkatan kapasitas TPAKD, serta sistem pemantauan kinerja transparan, sehingga setiap intervensi dapat dievaluasi dan disempurnakan,” katanya.
Asta Cita Pemerintah
Friderica menekankan,program TPAKD bukan hanya memperluas akses keuangan masyarakat bagian strategi nasional mewujudkan Asta Cita Pemerintah. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan inklusi keuangan, akan dibangun fondasi ekonomi tangguh dari desa hingga kota.
“TPAKD penggerak motor ekonomi keuangan daerah, salah satunya kredit pembiayaan melawan rentenir, telah menyalurkan Rp 46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur seluruh Indonesia, serta penyaluran kredit pembiayaan sektor prioritas pertanian sebesar Rp 3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur,” kata Friderica.
Ia menjelaskan TPAKD telah dibuka satu rekening satu pelajar mencapai 58,32 juta rekening atau 87 persen dari total pelajar Indonesia, serta Program Laku Pandai yang membuka akses keuangan hingga pelosok menjangkau lebih dari 72.353 desa dan mendorong 16 juta masyarakat masuk dalam sektor keuangan formal.
Akhmad Wiyagus mendorong penguatan kolaborasi dan sinergitas bersama-sama berkomitmen menyamakan persepsi, mendorong ketahanan, dan pertumbuhan ekonomi dalam mendukung program Asta Cita melalui TPAKD, bagian dari literasi inklusi keuangan.
“Kolaborasi dan sinergitas merupakan kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kolaborasi nyata diharapkan pemerataan pembangunan ekonomi kita, rakyat kecil tidak hanya menjadi penonton pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadi pelaku utama,” kata Wiyagus. ( NL )
About The Author
