Jakarta, hariandialog.co.id- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengawal implementasi tiga program strategis. Langkah ini ditandai dengan penyelenggaraan Entry Meeting Pengamanan Kegiatan serta penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh tim pelaksana proyek di Discovery Kartika Plaza, Bali.
Tiga program strategis tersebut meliputi kawasan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), serta Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Ketiganya dinilai strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional, meningkatkan daya saing ekonomi biru, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
“Kami mendapat mandat langsung dari Bapak Presiden untuk menuntaskan program prioritas ini. Oleh karena itu kami membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi erat bersama Kejaksaan agar pelaksanaan di lapangan tidak menghadapi kendala hukum maupun tata kelola,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu(14/9).
Rudy berharap kerja sama ini dapat menjadi model pengawasan kolaboratif antarlembaga dalam mengawal proyek strategis nasional. Ia juga mengingatkan seluruh pegawai KKP agar memastikan implementasi program berjalan baik. Dengan dukungan Kejaksaan, tantangan yang muncul diharapkan bisa diatasi secara transparan. “Kami ingin memastikan integritas seluruh pelaksana di lapangan, termasuk penyedia barang dan jasa, melalui penandatanganan Pakta Integritas. KKP berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap proyek,” kata Rudy, seperti dikutip republika.co.id.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum sejak awal hingga akhir proses agar kegiatan berjalan sesuai koridor hukum, transparan, serta bebas dari praktik korupsi. Reda menilai pembangunan K-SIGN menjadi tonggak penting swasembada garam nasional.
“Pelaksanaan program ini untuk memenuhi kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri paling lambat 31 Desember 2027, dengan produksi nasional ditargetkan mencapai 5,2 juta ton per tahun pada 2029,” ujar Reda.
Adapun proyek IISAP periode 2023–2028 meliputi pembangunan broodstock center di Karangasem, Takalar, dan Ujung Batee, pengadaan laboratorium kesehatan udang, pembangunan tambak modern di Bolaang Mongondow Utara, hingga tambak masyarakat dan UPT di Pinrang. Sementara BINS Karawang seluas 230 hektare dirancang sebagai model budi daya ikan nila salin untuk mendukung swasembada pangan, peningkatan produksi ikan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sinergi ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, serta berorientasi hasil bagi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. (rep/zal)
About The Author
