Jakarta, hariandialog.co.id.- MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
mengusulkan dana transefer ke daerah (TKD) Provinsi Aceh ditambah Rp
1,6 triliun tahun depan. Tambahan transfer dari anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN) 2026 dibutuhkan karena daerah tersebut
memerlukan dukungan setelah banjir Sumatera.
Purbaya membenarkan bahwa alokasi TKD, khususnya dana
alokasi khusus (DAK) Aceh tahun depan susut dibandingkan tahun ini.
“Kita lihat tahun 2026 anggarannya turun sedikit itu. Tadi Pak Bupati
minta jangan dipotong. Rupanya mesti izin dulu ke Pak Presiden. Jadi
kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu mungkin ya yang paling
parah,” ucapnya dalam rapat koordinasi satuan tugas (satgas) pemulihan
pascabencana yang disiarkan langsung dari Aceh di Youtube DPR, Selasa,
30 Desember 2025.
Dengan usulan tersebut besaran alokasi tranfer untuk Aceh
kembali ke nominal yang sama dengan tahun ini. “Itu nanti akan ada
tambahan kalau disetujui Pak Presiden dan DPR mungkin itu Rp 1,63
triliun. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK tahun 2025, harusnya
enggak ada masalah. Ini kan daerah bencana,” ujar Purbaya.
Kementerian Keuangan juga bakal mempermudah penyaluran TKD
untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera
Utara. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan TKD akan
ditransfer tanpa syarat salur khusus. Dalam konferensi pers APBN Kita
di kantor Kementerian Keuangan pada 18 Desember 2025, Suahasil
menyebutkan total TKD yang akan dibebaskan dari syarat salur pada 2026
mencapai Rp 43,8 triliun.
Pemerintah pusat juga akan memberikan keringanan bagi
daerah yang masih memiliki pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
yang pernah diberikan pada masa pandemi. Suasahil menuturkan banyak
pemerintah daerah yang menggunakan pinjaman tersebut untuk membangun
infrastruktur.
Adapun estimasi dana yang dibutuhkan untuk pemulihan banjir
Sumatera pada 2026 mencapai Rp 51 triliun. Khusus tahun ini dana
darurat yang sudah disalurkan mencapai Rp 268 miliar untuk 3 provinsi
dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana. Ini, kata dia, merupakan
bagian dari program Presiden Prabowo dengan rincian Rp 4 miliar per
kabupaten/kota dan Rp 20 miliar tiap provinsi, tulis tempo. (diah-01)
About The Author
