Jakarta, hariandialog.co.id.- WAKIL Direktur Imparsial Hussein Ahmad
mengatakan ancaman dan teror terhadap aktivis dan influencer untuk
membungkam kritik terhadap pemerintah serupa dengan cara yang
dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Ia menduga pemerintah saat ini
menghadapi kritik atas penanganan bencana Sumatera dengan ancaman dan
kekerasan. “Warga negara mengkritik bencana. Negara alih-alih
memperbaiki diri, justru defensif,” kata Hussein, Rabu, 31 Desember
2025.
Hussein menduga pemerintah dan aparat takut menghadapi
kritik sehingga mereka menganggap kritik dan gerakan rakyat merupakan
kegiatan yang menganggu ketertiban dan stabilitas nasional.
“Pemerintah memakai cara pandang lama yang menganggap bahwa stabilitas
negara itu di atas dari pada hak asasi manusia, ” kata dia.
Sebelumnya, aktivis dan sejumlah influencer yang
mengkritik penanganan bencana Sumattera mendapatkan teror. Misalnya,
pemusik asal Aceh, Ramond Dony Adam alias D.J. Donny, mendapat kiriman
bangkai ayam dan surat ancaman. Selanjutnya, influencer asal Aceh,
Shery Annavita, mengaku dikirimi sekantung telur busuk dan mendapat
tindakan vandalisme di mobilnya.
Tidak hanya itu, rumah Manajer Kampanye Iklim dan Energi
Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik juga dikirimi bangkai ayam beserta
pesan bernada ancaman. Teror terhadap Iqbal diduga berkaitan
kerja-kerjanya sebagai pengkampanye Greenpeace, terutama kritikannya
terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana Sumatera.
Hussein Ahmad menduga pemerintah sudah menganggap gerakan
rakyat merupakan bentuk gangguan terhadap stabilitas nasional sejak
demonstrasi Agustus 2025. Ketika itu, masyarakat memprotes kenaikan
gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, situasi ekonomi, serta sederet
keputusan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Namun, kepolisian justru menanggapi demontrasi itu dengan menabrak
seorang pengemudi ojek online hingga tewas serta menangkap sejumlah
demonstran.
Menurut Hussein, pemerintah dan aparat menangani kritik
masyarakat dalam demonstrasi itu dengan cara represi. Ia pun melihat
pemerintah menggunakan pola yang sama ketika menanggapi kritik
terhadap penanganan bencana Sumatera. Adapun banjir dan tanah longsor
terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir November
2005. Bencana ini mengakibatkan sebanyak 1.154 orang meninggal sesuai
dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Rabu, 31
Desember 2025. “Karena mereka menyuarakan kritik, kemudian mereka
dianggap menganggu stabilitas. Ada juga yang dikenakan pasal
menghasut. Kemudian mereka dikriminalisasi,” ujar Hussein.
Ia melihat negara-negara yang demokrasinya masih berkembang
seperti Indonesia kerap menggunakan cara teror untuk membungkam kritik
warga. Pembungkaman kritik itu tergambar dari adanya doxing hingga
rumah para pengkritik bencana di media sosial dilempari bom molotov.
“Negara-negara itu (melihat) yang lebih penting dari hak asasi manusia
adalah stabilitas negara. Pandangan ini yang menyebabkan hak asasi
manusia terpinggirkan selama 32 tahun Orde Baru,” kata Hussein.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengaku belum
mengetahui adanya teror terhadap warga yang mengkritik penanganan
bencana Sumatera tersebut. “Saya sendiri belum tahu. Jadi, bagaimana
saya percaya mereka diteror? Oleh siapa dan karena apa?” kata Pigia,
Rabu, 31 Desember 2025, tulis tempo. (bing-01)
About The Author
