Pontianak, hariadialog.co.id.- Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan
Barat, Dr. Masyhudi mengharapkan seluruh satker di wilayah Kejati
Kalbar mendukung percepatan realisasi anggaran khususnya terkait
penanganan perkara.
Menurut Masyhudi, hal ini penting karena progres realisasi
merupakan salah satu pertimbangan self bloking (penghematan anggaran)
ini dibuka, disamping isian capaian output di aplikasi SMART DJA.
Kompleksnya penilaian pelaksanaan anggaran saat ini,
lanjut Masyhudi harus terus dipelajari dan memperbarui sumberdaya yang
dimiliki. “Jika kita tertinggal akan berpotensi nilai indikator
pelaksanaan anggaran kita akan jelek,” jelasnya pada kegiatan
sosialisasi anggaran di lingkungan kerja Kejati Kalbar, Kamis (11/8),
Aula lantai 4 Kejati Kalbar.
Menurut Masyhudi, seluruh aspek penilaian ini merupakan
suatu rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis dan terukur di
aplikasi OMSPAN, dalam rangka mewujudkan belanja kementerian
negara/lembaga yang lebih berkualitas, lebih baik (speending better)
dan sesuai dengan tatakelola yang baik (good govermence). Kemudian
memberikan indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih
transparan dan akuntabilitas.
Terkait realisasi anggaran mempedomani pasal 9 ayat (3)
Perdirjen Nomor 5/2022. Diantaranya belanja pegawai untuk sampai
dengan triwulan III yang berakhir pada tanggal 30 September sebesar
minimal 75%Belanja barang sampai dengan Triwulan III yang berakhir
pada tanggal 30 September sebesar minimal 70%. Belanja modal sampai
dengan Triwulan III yang berakhir pada tanggal 30 September sebesar
minimal 70%. “Saya yakin kita semua akan mampu mencapai ini, jika kita
bersungguh-sungguh dalam mengiplemntasikan indikator-indikator dalam
penilaian IKPA dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya yang
kita miliki,” kata sang Doktor Hukum itu dengan yakin seluruh jajaran
bisa.
Saat ini, lanjut Masyhudi Kejaksaan RI sedang berjuang
untuk membuka self bloking, yang sudah ditunggu-tunggu pihaknya. Maka
kata Masyhudi perlu mempersiapkan rencana penarikan anggaran yang
terencana dan terukur. “Karena jika self bloking ini dibuka otomatis
realisasi kita akan turun. Jika tidak diimbangi dengan rencana
realisasi yang baik akan sulit bagi kita untuk mencapai target
realisasi Triwulan III nantinya,” ujarnya seperti ditulis pontianak
post.
Masyhudi berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi para peserta, khususnya bagi pegawai diwilayah
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yang terkait dengan
pelaksanan/pengelolaan anggaran disatuan kerjanya untuk selanjutnya
dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan anggaran dilingkunganya.
Kegiatan yang dihadiri Kakanwil DJPB, para asisten, Kajari
Pontianak , Kajari Sanggau, kordinator , struktural eselon 4 serta
diikuti secara daring Kajari se-Kalbar. (tob)
About The Author
