Jakarta, hariandialog.co.id. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta pemerintah daerah
(Pemda) meningkatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan
Daerah (Keuda) per 12 Mei 2023, realisasi belanja APBD hingga 30 April
2023 sebanyak Rp 215,80 triliun atau baru mencapai 16 persen. Padahal
mestinya, pada periode itu realisasi anggaran lebih tinggi dari jumlah
tersebut.
“Paling tidak serapan anggaran kita ini sudah mencapai antara 25
sampai 27 persen, hari ini kita baru mencapai 16,86 persen,” ujar
Suhajar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah
yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP)
Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin
(15/5/2023).
Lebih lanjut dikatakan, realisasi yang masih terbilang
rendah itu menunjukkan masih banyaknya anggaran yang belum
dibelanjakan oleh Pemda. Padahal anggaran tersebut berperan menjadi
motor penggerak perekonomian di seluruh Indonesia. “(Dari) Rp 1.200
triliun APBD, artinya setiap bulan harusnya lebih kurang Rp 80 triliun
uang berputar di seluruh Indonesia dari APBD, belum lagi APBN, Rp 80
triliun kali 4 bulan harusnya Rp 340 triliun, sekarang baru Rp 215
triliun berarti masih ada Rp 100-an triliun yang terlambat,” ucapnya
tulis tribun tangsel.
Berdasarkan data Kemendagri, ada lima daerah dengan
realisasi belanja terendah, yakni untuk provinsi di antaranya Papua
Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua, dan Papua Barat.
Kemudian untuk kabupaten, yakni Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara,
Tanah Laut, Wakatobi, dan Keerom. Sementara untuk kota, yaitu Lubuk
Linggau, Sorong, Subulussalam, Surakarta, dan Tebing Tinggi. (dika).
About The Author
