Medan, hariandialog.co.id.- Danau Toba yang terletak di Sumatera
Utara terancam kehilangan statusnya sebagai Global Geopark. Danau Toba
diberi kartu kuning karena minimnya aksi yang dilakukan pengelola Toba
Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara.
Direktur Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Jimmy
Bernando Panjaitan mengatakan, pemberian kartu kuning dari UNESCO
merupakan teguran. Pihaknya secepatnya akan melakukan pembenahan untuk
pariwisata Danau Toba. “Bahwa ini adalah teguran untuk kita semua.
Dan dalam hal ini kami tentu mencoba semaksimal mungkin men-support.
Jadi dalam waktu dekat ini dari Pemprov Sumut akan mencari SDM yang
memang masih muda, masih lincah dan kalau bisa orang di sekitar situ.
Mudah mudahan secepatnya dilaksanakan,” ucapnya, Kamis (21-09-2023).
Menurutnya, perbaikan akan dilakukan secepatnya sesuai
rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO. Dalam waktu dekat, pihaknya
akan mengembangkan produk wisata yang berbasis geotrail dan ekowisata.
“Akan dicek ulang organisasinya. Ini akan diupayakan Danau Toba
menjadi episentrum kegiatan di luar ruangan dengan banyak aktivitas.
Kami beri nama Trail of the Kings, output-nya petualangan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan
Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) Sumatera Utara Zumri Sulthony
mengatakan, pemberian kartu kuning itu menjadi evaluasi. Bukan hanya
Pemprov Sumut, badan pengelola, tapi juga seluruh stakeholder
pariwisata, khususnya di kawasan Danau Toba.
Menurutnya, pemberian kartu kuning ini terjadi karena
banyak faktor, termasuk masalah pemberdayaan masyarakat, sektor
kebersihan yang harus jadi perhatian, hingga masalah perekonomian di
kawasan Danau Toba. “Artinya itu mungkin terjadi karena apa yang
dilihat validator atau assesor ada hal hal yang harus diperbaiki agar
kita tetap menjadi bagian dari UNESCO,” ujarnya.
Zumri berkilah, bukan hanya Danau Toba saja yang mendapat
kartu kuning dari UNESCO. Negara-negara lain yang memiliki situs
geopark juga mengalami masalah yang sama.
“Karena kalau kita lihat di laman UNESCO bukan hanya kita yang dapat,
tapi ada China, Italia, dan lainnya. Mereka juga diberikan yellow card
(kartu kuning). Jadi kita akhirnya diberikan waktu dua tahun untuk
memperbaikinya,” jelasnya tulis cnni. (qiqi)
