Jakarta, hariandialog.co.id.– Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) menyebut 210 instansi pemerintahan di pusat dan daerah
terdampak serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara
(PDNS) 2. “Jadi yang terdampak itu ada 210 instansi, baik itu pusat
maupun daerah,” ujar Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal
Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),
di kantornya, Jakarta, Senin (24-6-2024).
Sementara itu, Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan
Wijanarko menyebut peretas meminta uang tebusan sekitar Rp131,2
miliar. “Jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana. Mereka
minta tebusan US$8 juta,” ucapnya.
Seperti diketahui, PDNS 2 mengalami gangguan sejak 20 Juni.
Beberapa layanan publik, termasuk imigrasi, lumpuh dan baru hari ini
mulai berangsur pulih.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel, tidak memberikan rincian
210 instansi yang terdampak itu. Namun, ia mengklaim sejumlah layanan
saat ini sudah mulai pulih. “Yang sudah up itu, imigrasi sudah
berhasil melakukan relokasi dan menyalakan layanannya, LKPP Sikap
sudah on, terus [Kementerian Koordinasi] Marves punya layanan
perizinan event juga sudah on, Kota Kediri juga sudah on,” terangnya.
“Yang lainnya lagi dalam proses. Jadi kita memigrasi
data-datanya,” imbuhnya.
Menurut Semuel, pemulihan “harusnya bisa dipercepat apabila ada
koordinasi antara tenant dan penyedia layanan core-nya.”
Soal jumlah kerugian, dia cuma menyinggung soal
terganggunya layanan publik tanpa menyebut angka pasti. “Tapi yang
paling terdampak adalah layanan imigrasi, karena itu langsung kepada
masyarakat. Di situ ada PUPR kena juga, tapi sekarang sedang proses
migrasi juga.” Tulis dtc
Kepala Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) Hinsa Siburian
menyebut gangguan ini merupakan ulah serangan siber dalam bentuk
braincipher ransomware. “Ransomware ini adalah pengembangan terbaru
dari ransomware Lockbit 3.0,” ungkap dia. (nadira)
About The Author
