Denpasar, hariandialog.co.id.- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Bali, GA Diah Utari mengatakan Stabilitas sistem keuangan
Provinsi Bali tetap terjaga dengan intermediasi perbankan yang kuat.
Hal itu disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Bali/KPwBI Bali, Jumat (29-11-2024).
Ia juga menyebutkan hal itu tercermin dari total kredit
yang tumbuh 10,27% (yoy) dan Dana Pihak Ketiga(DPK) yang tumbuh 15,02%
(yoy) pada Oktober 2024, dengan risiko non performing loan (NPL) yang
rendah sebesar 1,74%. “Capaian tersebut didukung dengan akselerasi
digitalisasi sistem pembayaran, serta elektronifikasi transaksi
pemerintah daerah,” katanya dihadapan banyak undangan.
GA Diah Utari itu juga menyebutkan seluruh pemda di Bali
telah menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan total transaksi
mencapai Rp2,24 miliar sepanjang 2024, tumbuh 1.821% (yoy).
GA Diah Utari memberikan apresiasi atas dukungan dan kerja
sama Pemerintah, OJK, perbankan, dunia usaha, dan masyarakat atas
tercapainya perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang membanggakan.
Ekonomi Bali 2024 tumbuh 5,43% (yoy) pada triwulan III
2024, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,36%
(yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali yang tinggi, tetap didukung dengan
inflasi yang rendah dan terkendali. Pada Oktober 2024, inflasi
Provinsi Bali tercatat sebesar 2,51% atau dalam rentang target sasaran
2,5±1 %. Inflasi pangan juga tercatat terkendali sebesar 3,98%, di
bawah target 5%.
Ke depan, katanya pertumbuhan ekonomi Bali 2025
diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8%, dengan inflasi yang berada
pada rentang target sasaran. Outlook penyaluran kredit diproyeksi
mencapai target nasional, dengan pengguna QRIS yang terus meningkat.
“Strategi kebijakan Bank Indonesia diselaraskan dengan Nangun Sat
Kerthi Loka Bali, yang berfokus pada penguatan sektor padat karya,
pengendalian inflasi, perluasan pembiayaan, dan perluasan
digitalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
Provinsi Bali, I Wayan Serinah, menyampaikan stabilitas pertumbuhan
ekonomi Bali masih menghadapi berbagai tantangan ke depan. Diantaranya
ketimpangan pembangunan sektor industri, kurang meratanya investasi,
tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya
alam, perbedaan demografis dan kurang lancarnya perdagangan antar
daerah. “Oleh karena itu, terdapat 4 peran yang diambil oleh
pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu
entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator,” ujarnya.
k17. (tob-01).
About The Author
