Jakarta, hariandialog.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian telah menegur Bupati Pati Sudewo imbas kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) berujung didemo.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera berharap agar pemerintah daerah lainnya tak meniru kebijakan yang menyulitkan masyarakat itu.
“Pertama, ini pelajaran. Jangan sampai terjadi lagi kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kedua, Pemda harus kreatif mencari sumber pendanaan di luar PBB,” kata Mardani kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Mardani menyarankan Pemda untuk kreatif mencari pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, pemda semestinya gencar mencari investasi hingga mendukung UMKM agar mengembangkan perekonomian di
daerah tersebut.
“Memudahkan investasi dan mendukung UMKM agar tumbuh salah satunya. Termasuk memperkuat BUMD agar bisa kreatif mengambil peluang menjadi profit centre,” katanya.
Selain itu, Mardani menyebut sektor pariwisata di setiap daerah harus dimanfaatkan dengan baik. Dia menilai setiap daerah tentu memiliki potensi pariwisata yang bisa dimanfaatkan.
“Terakhir pariwisata bisa jadi salah satu quick wins. Kabupaten Badung, Kota Bandung dan lain-lain punya pemasukan besar dari pariwisata,” katanya.
Mendagri Tegur Bupati Pati Naikkan PBB 250%,Tito Karnavian mengaku telah menegur Bupati Pati Sudewo terkait peraturan tentang penyesuaian PBB hingga 250 persen. Tito turut menanyakan alasan kenaikan tarif itu kepada Sudewo.
“Oh, saya langsung telepon Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” kata Tito kepada wartawan di kompleks Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kamis (14/8).
Tito menjawab pertanyaan wartawan apakah dirinya sudah menegur Sudewo. Dia juga menanyakan mekanisme kenaikan pajak 250 persen sudah diperhitungkan atau belum dengan kemampuan masyarakat. Sebagai informasi, aturan kenaikan tarif PBB 250 persen itu kini telah dicabutoleh Sudewo.
“Sudah diperhitungkan belum kemampuan masyarakat, yang sehingga akhirnya dicabut. Nah, kita berharap, dengan dicabut, sudahlah. Sekarang ada tuntutan lain, ini saya kira bukan berhubungan
dengan itu,” ucap Tito.
Kenaikan PBB juga terjadi di Jombang. Warga Jombang juga protes karena PBB ada yang naik 370% hingga 1.202%. Begitu juga di Cirebon, Jawa Barat. Warga mengaku kaget karena tagihan PBB naik 1.000% dari Rp 6,2 juta menjadi Rp 65 juta, tulis dtc. (pitta-01)
About The Author
