Medan, hariandialog.co.id.- Direktur Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia atau WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba menyatakan Bupati
Tapanuli Utara Nikson Nababan sangat peduli dengan kawasan hutan adat.
Menurut Rianda, Nikson satu-satunya kepala daerah di Sumut yang telah
memperjuangkan 37 ribu hektar menjadi status hutan adat.
Hal itu disampaikan Rianda saat berkunjung ke rumah
kediaman Bupati Taput Nikson Nababan di Sipoholon, pada Senin, 22
April 2024. Rianda didampingi anggota WALHI Agus, Hendra Hasibuan,
Sahrul, Leonardo dan Oryza Pasaribu mengatakan Nikson yang langsung
menginisiasi SK kawasan hutan adat. “Kalau daerah lain, masyarakat
yang mengusulkan, ini Pak Bupati Taput yang berinisiatif,” kata
Rianda.
Rianda mengatakan, sudah banyak kawasan hutan di Tapanuli
Utara yang di-SK-kan menjadi kawasan hutan adat seperti Sipahutar,
Pahae Julu, Adiankoting. Karena komitmen Bupati Taput, kehadiran WALHI
ingin mendapat dukungan Nikson Nababan menjadikan Harangan Tapanuli
menjadi kawasan strategis nasional. “Kami ingin mendapat dukungan
kabupaten yang menjadi wilayah Harangan Tapanuli, dan yang terluas itu
berada di Taput agar diusulkan menjadi kawasan strategis nasional,”
ujarnya.
WALHI telah mengusulkan akan tetapi dianulir akibat
terbitnya UU Cipta Kerja. Karena itu, Rianda berharap bila nantinya
Harangan Tapanuli dijadikan kawasan strategis nasional selain
melindungi kawasan tersebut, agar tidak dieksploitasi dengan merusak
ekosistem Batang Toru.
Namun, juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan
meningkatkan pendapatan daerah dengan mengubah ruang lingkup
pemanfaatannya kearah yang positif. “Kami yakin dan percaya kepada Pak
Bupati, dan memang kami tahu masa periode Pak Bupati akan berakhir
besok. Tapi, Bapak punya agenda yang lebih besar yakni Sumut 1.
Tentunya ini harapan dan dukungan kami bila Bapak maju ke Sumut 1,”
kata Rianda.
Bupati Taput Nikson Nababan yang didampingi Kadis
Lingkungan Hidup Heber Tambunan sepakat dengan WALHI. Nikson
mengatakan jika itu ingin tercapai lihat hulunya yakni siapa yang akan
jadi pemimpin di suatu daerah. “Hati-hati dalam memilih sosok pemimpin
karena akan berdampak kepada kebijakan. Pilih pemimpin yang punya hati
dan empati terutama melindungi kawasan hutan serta masyarakat tanah
adat,” kata Nikson tulis tempo
Nikson menceritakan awal kepemimpinannya berani menyetop ijin
penebangan kayu, kayu boleh ditebang untuk kepentingan masyarakat tapi
tidak boleh dibawa keluar Taput. “Mungkin larangan yang saya buat
sehingga memicu kewenangan kehutanan jadi ditarik ke Provinsi sejak
2017. Tidak ada lagi Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota berubah jadi
Lingkungan Hidup yang sama sekali tidak memiliki kewenangan bila
terjadi penebangan kayu liar,” ujarnya. (horas)
About The Author
