Bandung Barat, hariandialog.co.id -Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung Barat ( KBB) menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan Penyusunan Manajemen Risiko 2026 , di Aula Villa Pasundan, Cilame Kecamatan Ngaprah, Kabupaten Bandung Barat. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko di lingkungan internal unit kerja Diskominfo, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah( APBD ) dan program-program baru.
Pada hari Kamis (20/11/2025 ).
Kegiatan ini menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam mendukung Program-program Tahunan ,yang menjadi fondasi utama pelaksanaan pemerintahan ke depan, sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2026, Diskominfo menargetkan peningkatan ke Pemerintah Digital (PMG).
Kepala Dinas Diskominfo KBB Rony Rusdiana”,menyampaikan bahwa Selain itu Diskominfo juga mengemban tugas-tugas strategis yang mendukung kebijakan Daerah dan Nasional, termasuk Persendian yang menyangkut keamanan Informasi. Persandian ini krusial untuk mengamankan proses-proses Digital dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Dalam konteks kebijakan daerah dan nasional, Diskominfo memiliki fungsi penting dalam bidang statistik. Sebagai wali data, Diskominfo menyediakan data yang digunakan untuk kebijakan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain. Semua output dan aplikasi yang ada wajib berkoordinasi dengan Diskominfo sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup). Koordinasi ini penting agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berjalan sendiri tanpa koordinasi, sehingga semua program dan aplikasi yang dibuat selaras dengan kebijakan yang ada.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja Diskominfo, serta memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) dalam mewujudkan pemerintahan digital yang aman dan efektif. (Nagon)
About The Author
