Jakarta, hariandialog.co.id — Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan
Syadzily mengatakan persoalan judi online (Judol) dan pinjaman online
(Pinjol) masih perlu diwaspadai oleh seluruh stakeholder terkait di
tahun depan.
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengungkap sejumlah
tantangan besar Indonesia di Tahun 2025 mulai dari judi online (judol)
hingga konflik maritim di wilayah Indo-Pasifik
Gubernur Lemhanas mengatakan, dalam era geocybernetic
diperlukan penguatan ketahanan siber, inovasi teknologi nasional dan
peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjaga stabilitas
keamanan nasional. “Merebaknya judol dan pinjol yang bisa saja sengaja
dilancarkan oleh pihak-pihak lain untuk menghancurkan ideologi dan
karakter bangsa,” jelasnya dalam Rilis Akhir Tahun 2024, Senin, 23
Desember 2024.
Karenanya, ia mendorong agar dilakukan kerjasama atau
sinkronisasi unit siber yang ada di setiap kementerian dan lembaga
hingga dunia pendidikan.
Di sisi lain, Ace mengatakan pelbagai konflik maritim yang
terjadi di wilayah Indo-Pasifik juga menjadi tantangan bagi Indonesia
lantaran menjadi jalur pelayaran utama dunia. “Sengketa Laut Cina
Selatan, ketegangan di semenanjung Korea, serta perselisihan
perbatasan India-Cina akan semakin menambah kompleksitas Geopolitik,”
ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan dinamika proyek Belt and Road
Initiative (BRI) yang mencakup Asia, Afrika hingga Eropa juga perlu
menjadi perhatian serius bagi Indonesia.
Belum lagi, kata dia, konflik antara Cina dengan Taiwan dan
negara Asia Tenggara lainnya terkait klaim Nine Dash Line yang saat
ini sudah mengarah kepada Ten Dash Line.
Pelbagai konflik itu, dinilai Lemhannas akan berdampak kepada
melemahnya posisi Asean yang juga berpengaruh secara tidak langsung
kepada Indonesia karena adanya perbedaan kepentingan dari
masing-masing anggota. “Ditinjau dari perspektif eskalasi Laut Cina
Selatan, hadirnya kekuatan militer aliansi Aukus akan meningkatkan
resiko ketegangan di Kawasan Asean,” jelasnya.
Tidak ketinggalan, Ace mengatakan konflik yang terjadi juga
dapat memicu peningkatan kejahatan lintas negara seperti perdata
manusia, narkoba, penyelundupan senjata dan terorisme.
Oleh karenanya, Ace mengatakan untuk menghadapi potensi
konflik di Indo-Pasifik diperlukan kebijakan luar negeri Indonesia
yang proaktif dan responsif. “Memperkuat strategi pertahanan nasional,
modernisasi militer, serta kemampuan diplomasi dan kerja sama
internasional,” pungkasnya, tulis cnni.(bing-01)
About The Author
