Jakarta, hariandialog.co.id-. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Berdasarkan wilayah Provinsi,, Tiga Provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (84,01%), Kalimantan Selatan (79,69%), dan Bali (78,77%). Sementara tiga provinsi dengan indeks inklusi keuangan tertinggi, yaitu DKI Jakarta (99,74%), DI Yogyakarta (98,74%), dan Kepulauan Riau (98,43%). Secara umum, sejumlah provinsi mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah angka nasional, terutama beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur.
Pengumuman hasil SNLIK Tahun 2026 disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (10/8).
Sehubungan dengan hasil survey nasional indeks literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) Tahun 2026, terbanyak urutan 3 dari Tiga Provinsi, Kepala Otorita Jasa Keuangan Provinsi ( OJK ) Bali Parjiman mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini,
“ Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Bali, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, kalangan akademisi, termasuk rekan2 media yang selama ini banyak membantu kami melakukan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat terutama di Wilayah Bali, “ Ungkap Parjiman.
Ia bersyukur mengucap Alhamdulillah baik indeks literasi keuangan maupun indeks inklusi keuangan di Bali lebih tinggi daripada nasional dimana indeks literasi keuangan nasional tahun 2026 sebesar 69,57% sedangkan di Bali sebesar 78,77% merupakan tertinggi ketiga dibanding provinsi lain seluruh Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Demikian juga untuk indeks inklusi keuangan, provinsi Bali sebesar 96,24% diatas indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%.
Parjiman mengatakan, tentunya OJK Bali ke depan akan terus melanjutkan berbagai program untuk peningkatan inklusi dan literasi di Bali dengan aliansi strategis bersama berbagai pihak sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Bali pada gilirannya masyarakat Bali bisa well literated, cakap dalam mengelola keuangan, terhindar dari upaya2 penipuan dan bujuk rayu baik investasi maupun pinjaman ilegal termasuk kejahatan keuangan digital shg pada gilirannya kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Matur suksma ( */NL )
About The Author
