Bandar Lampung, hariandialog.co.id. Inspektorat Jenderal Kementrian
Dalam Negeri Tomsi Tohir menyebutkan bahwa masih terdapat Provinsi
yang Kabupaten/Kotanya belum melakukan upaya konkrit sesuai arahan
Mendagri, guna upaya pengendalian inflasi daerah.
Tomsi Tohir menyatakan, ada 6 upaya konkrit pemerintah
daerah dalam penanganan inflasi. “Upaya itu adalah operasi pasar
murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan
barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran
pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT serta dukungan
transportasi dari APBD,” katanya.
Tomsi Tohir menyatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, yang diikuti Pemerintah
Provinsi se- Indonesia.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan jajaran,
mengikuti rapat tersebut di Ruang Command Center Lt II Dinas
Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (25/3/2024).
Kegiatan operasi pasar murah, katanya, harus dilakukan
dengan sebenar-benarnya yaitu dengan mengumumkan kepada masyarakat
yang membutuhkan, agar dapat mereka melakukan pembelian. Hal itu
penting untuk membantu mereka dan dilaksanakan secara terus menerus
agar berdampak tulis nu online.
Irjen Kemendagri itu mengatakan, bahwa tingkat inflasi
bulanan Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan
sebelumnya dan bulan yang sama di tahun lalu. “Saya harap setelah
ditayangkan data-data 214 Provinsi atau Kabupaten/Kota yang belum
melaksanakan upaya pengendalian inflasi, dapat melaksanakan upaya
sesuai dengan arahan Mendagri,” ujar Irjen Kemendagri. (pitta).
About The Author
