Jakarta, hariandialog.co.id.-PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) menyatakan demokrasi di Indonesia kerap mengalami kemajuan dan
kemunduran. Partai berlambang banteng moncong putih itu menganalogikan
kondisi tersebut dengan gerakan senam poco-poco yang maju dan mundur.
PDIP menyampaikan perbandingan tersebut untuk menggambarkan
upaya mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung
menjadi tidak langsung. PDIP berencana menyampaikan sikap resmi soal
isu yang sedang bergulir ini saat hari terakhir rapat kerja nasional
(rakernas) di Ancol, Jakarta, pada Senin, 12 Januari 2026.
Meski sikap resmi partai baru disampaikan besok, Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberi sinyal akan menyikapi wacana
itu dengan kritis. Sinyal itu disampaikan kepada kader-kader PDIP saat
Megawati memberikan arahan dalam forum rakernas pada Sabtu ini.
Muhammad Syaeful Mujab, politikus PDIP menuturkan
Megawati menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai tidak
konsisten dalam menyikapi perubahan sistem pilkada. “Ibu Megawati
sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita itu kayak senam
poco-poco ya?’,” kata Mujab dalam sesi konferensi pers kedua Rakernas
PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Ahad, 11 Januari 2026.
Gerakan senam poco-poco, kata Mujab, adalah maju dan
mundur. Dia menilai demokrasi di Indonesia seharusnya terus maju tanpa
langkah mundur. “Bagi Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, yang namanya
demokrasi itu harus maju ke depan,” tutur dia.
Menurut dia, isu yang mengevaluasi sistem pilkada
langsung berpotensi membawa demokrasi kembali ke belakang. “Sehingga
kami melihat sekarang ini, momen di mana kami mengkaji kembali apakah
Pilkada ini harus langsung atau tidak langsung, itu adalah momen
demokrasi mau dibuat kayak senam poco-poco: maju, mundur, maju,
mundur,” ujar Mujab.
Isu pilkada tidak langsung kembali mencuat seiring rencana
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas revisi
Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Isu pilkada lewat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu muncul dengan alasan efisiensi
anggaran, stabilitas politik daerah, serta evaluasi terhadap berbagai
persoalan dalam pilkada langsung, seperti konflik horizontal dan
praktik politik uang. Usulan mengembalikan mekanisme pilkada melalui
DPRD menuai kritik karena berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat dan
menjadi kemunduran demokrasi.
Mujab menegaskan, rakyat seharusnya punya kedaulatan
untuk memilih pemimpin secara langsung. Dia mengatakan, berbagai
masalah pilkada, seperti politik uang, tidak bisa diselesaikan dengan
pemilihan tidak langsung. “PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang
itu tidak harus diselesaikan dengan mengamputasi hak rakyat untuk
memilih,” kata politikus kelahiran Tegal, Jawa Tengah ini.
PDIP menggelar rakernas di Ancol, Jakarta, pada Sabtu
hingga Senin, 10-12 Januari 2026. Dalam kegiatan ini, PDIP akan
merumuskan sikap partai terhadap isu-isu politik nasional, termasuk
isu pilkada tidak langsung.
Usulan pilkada tak langsung menguat setelah sejumlah
partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden
Prabowo Subianto, seperti Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan
Partai Amanat Nasional, menyatakan dukungan pilkada lewat DPRD.
Partai NasDem juga menyatakan dukungannya. Partai
Demokrat menyebutkan akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo. Sikap
Demokrat ini berubah. Pada 2014, ketika presiden saat itu Susilo
Bambang Yudhoyono menolak pilkada tidak langsung dan mengeluarkan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Partai Keadilan Sejahtera masih menyatakan bersikap
hati-hati dan akan menentukan posisi resmi dalam pembahasan revisi
Undang-Undang Pemilu di DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
menjadi satu-satunya partai di parlemen yang secara terbuka menolak
pilkada melalui DPRD, tulis tempo. (dika-01)
About The Author
