Jakarta, hariandialog.co.id.- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) telah
mengantongi suntikan dana Rp 4,13 triliun dari hasil penerbitan Rights
Issue dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebelumnya.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati
mengharapkan dari PMN yang diberikan Pemerintah, Bank BTN dapat
bersinergi dan memberi nilai tambah namun tetap memprioritaskan
kesehatan neraca keuangannya dalam menjawab tantangan sektor
perumahan.
“Jadi saya berharap, BTN tentu untuk bisa bersinergi dan
memberi nilai tambah tapi BTN harus sehat, kalau anda sakit, sama
kalau anda sakit punya Covid, mau join sama malah bisa nularin semua.
So the first and the most important conditions BTN harus menjadi nilai
tambah, anda harus sehat anda harus well governed, anda harus
efisien,anda harus better manage, anda harus kompetitif anda baru
memiliki nilai tambah,” kata Sri Mulyani, ditulis dtc pada Minggu
(29-01-2023).
Pada rapat kerja BTN yang khusus membahas target dan
inisiatif Bank BTN tahun 2023 tersebut, Sri Mulyani menekankan
pentingnya Bank BTN terus menjaga neraca keuangannya pada sisi
fundamental meskipun diberikan amanah oleh Pemerintah untuk mendukung
program perumahan yang ditetapkan Pemerintah. “Kita semuanya bisa
ditugasi negara untuk tujuan apapun, tapi kalau kita ditugasi untuk
menjadi professional adalah menjalankan amanah secara benar, efisien,
tidak mudah puas dan terus haus terhadap prestasi dan meningkatkan
serta menjaga tata kelola serta keuangan anda,” kata dia.
Dia menilai, dalam menetapkan target-target pencapaian
dari penggunaan dana Rights Issue tidak dipersempit hanya pada
penyaluran kredit ke perumahan, namun harus lebih luas dari target
akumulasi sebesar 1,32 juta unit yang ditetapkan tercapai pada tahun
2025. “Anda BUMN, tidak bekerja sekedar cari untung, keuangan tetap
harus harus dijaga tapi its the not only objective, anda punya
idealisme , membangun Indonesia, menyejahterakan masyarakat dari sisi
keuangan, jalankan amanah itu dengan baik istiqomah menjadi mortgage
company terbaik di ASEAN dan membuat rakyat dan Indonesia bangga
kepada anda,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan, Direktur Utama
Bank BTN, Haru Koesmahargyo dan Wakil Komisaris Utama, Iqbal Latanro
menandatangani Kontrak Kerja Manajemen tahun 2023 yang memasukan
target-target dari KPI Rights Issue.
“Kami akan memastikan amanah yang telah diberikan akan kami laksanakan
dengan penuh kesungguhan hingga masyarakat dapat merasakan manfaat
yang nyata yaitu memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” kata
Haru.
KPI Rights issue yang dimaksud Haru meliputi diantaranya
peningkatan penyaluran KPR secara akumulatif dari tahun 2021-2024
menjadi 1,32 juta unit, peningkatan profitabilitas, perbaikan rasio
permodalan, rasio kualitas kredit,
peningkatan kontribusi dividen dan pajak untuk negara serta penciptaan
inovasi bisnis. (diah).
About The Author
