Jakarta, hariandialog.co.id. – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa,
menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak
akan digunakan untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung
(Whoosh) yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurutnya, beban keuangan proyek strategis tersebut merupakan
tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia
yang menaungi KCIC. Pemerintah, kata Purbaya, tidak ingin
terus-menerus menanggung risiko dari proyek yang bersifat komersial.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi soal itu. Kalau nanti
sudah ada pembahasan resmi, saya akan sampaikan update-nya,” ujar
Purbaya saat Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Novotel
Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Ia menegaskan, hingga kini belum ada usulan resmi kepada
Kementerian Keuangan agar sebagian utang KCIC dibayar dengan dana
negara. Purbaya menyebut Danantara memiliki kemampuan finansial yang
memadai untuk menangani kewajiban tersebut. “Kalau di bawah Danantara,
mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Rata-rata setahun
bisa Rp80 triliun atau lebih,” jelasnya.
Purbaya menilai sudah saatnya pengelolaan proyek komersial
seperti Whoosh tidak bergantung pada keuangan negara. Pemerintah ingin
membedakan dengan tegas peran sektor publik dan swasta agar tidak
terjadi ketimpangan tanggung jawab. “Harusnya mereka kelola sendiri,
jangan ke kita lagi. Kalau tidak, semua kembali ke APBN, termasuk
dividennya. Padahal konsepnya kan mau dipisahkan antara pemerintah dan
swasta,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya batas yang jelas antara
pembiayaan negara dan investasi komersial. “Jangan kalau untung
disebut swasta, tapi kalau rugi dilemparke pemerintah,” sindirnya,
tulis Go riau.com. (diah)
