Jakarta, hariandialog.co.id – Viral banyak warga Aceh yang mengibarkan bendera PUTIH karena menyerah menghadapi banjir dan longsor. Akhirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan belum menerima laporan soal pengibaran bendera Putih.
Tito mengatakan belum mengetahui soal pengibaran bendera putih oleh warga Aceh itu. “Saya belum tahu. Nanti saya cek dulu ya,” kata Tito setelah pengarahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Tito juga enggan berkomentar soal surat pemerintah Aceh untuk meminta bantuan ke lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nation Development Programme (UNDP) dan United Nations Children Funds (Unicef).
Masyarakat di Aceh mengibarkan bendera putih di sepanjang jalan lintas Sumatera tiga pekan pascabencana yang melanda Sumatera. Bendera itu dipasang di kayu yang ditancapkan di jalan penghubung Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kota Langsa.
Bagi masyarakat Aceh, bendera putih itu adalah simbol bahwa mereka telah menyerah untuk menghadapi penanganan banjir Sumatera. “Bendera putih adalah pertunjukan banyak hal, sekaligus rasa marah, frustasi, harapan dan tuntutan untuk diperhatikan selayaknya warga negara,” kata Muhammad Alkaf, warga asal Kota Langsa, Aceh, saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.
Alkaf juga menjadi korban banjir. Namun, pria 44 tahun ini mengaku banyak masyarakat lain yang terdampak lebih parah dibanding dirinya. Menurut Alkaf, pemasangan bendera itu dilakukan secara kolektif oleh masyarakat di Aceh. Masyarakat Aceh ingin mengetuk hati nurani Presiden Prabowo Subianto.
Nauval Pally Taran, relawan berusia 33 tahun yang membantu penanganan bencana di Aceh, juga memandang bendera putih sebagai tanda menyerah dari masyarakat setempat. Menurut dia, masyarakat yang tinggal di daerah yang paling terdampak seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara sangat kewalahan menghadapi bencana.
“Sebagai relawan yang turun langsung ke lapangan, kami benar-benar merasakan ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan bisa keluar dari kondisi sulit bencana ini,” kata Nauval saat dihubungi pada Selasa.
Pria asal Aceh Besar itu mengakui bahwa bantuan logistik seperti air bersih mulai tersalurkan. Namun, kendala di lapangan yaitu distribusi tidak merata. Terutama di daerah seperti Aceh Tamiang.
Pemasangan bendera putih itu terekam dalam foto yang diabadikan oleh fotografer Tempo, Ilham Balindra pada Senin, 15 Desember 2025. Dalam keterangan unggahan foto, bendera putih itu dipasang pada Rabu malam Desember 2025. Bendera putih dianggap jadi simbol masyarakat tidak sanggup mengatasi dampak bencana.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nasir Djamil menilai pengibaran bendera putih di jalan lintas Sumatera mencerminkan penderitaan mendalam yang dialami warga Aceh setelah banjir dan tanah longsor. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Aceh itu meyakini konstituennya telah kewalahan menghadapi lambannya penanganan pemerintah.
“Masifnya kain putih yang ditancapkan di jalanan dan disangkutkan di jembatan menggambarkan ketidaksanggupan warga menanggulangi dampak bencana,” ujar Nasir Djamil saat dihubungi pada Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut dia, hingga kini masyarakat masih berjibaku membersihkan rumah dan lingkungan permukiman dengan peralatan seadanya.
Walhasil, pembersihan lumpur dan material sisa banjir berlangsung lambat. Di tengah kondisi tersebut, warga menaruh harapan besar agar pemerintah pusat segera menurunkan bantuan secara masif. “Masyarakat sudah sangat menderita karena rumah dan kawasan permukiman mereka belum menunjukkan tanda-tanda ada pembersihan dan pemulihan,” ujar Nasir.
Nasir menilai pengibaran bendera putih sebagai pesan kuat yang mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional. Dengan penetapan tersebut, bantuan internasional diharapkan dapat segera menjangkau wilayah terdampak.
Dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo Subianto menyinggung sejumlah kelompok yang mendorong penetapan status bencana nasional terhadap bencana di Sumatera. Prabowo menegaskan pemerintah sudah mengerahkan bantuan untuk penanganan bencana. Dia mengklaim situasi terkendali.
“Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo dalam dalam sidang Kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025, tulis tempo. (tob)
About The Author
