Jakarta, hariandialog.co.id.- – Direktur Eksekutif Voxpol Center
Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Mahkamah
Konstitusi (MK) sudah merusak harga diri Presiden Joko Widodo alias
Jokowi. MK mengabulkan gugatan usia calon presiden dan calon wakil
presiden yang diduga memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi
cawapres. “MK yang kita harap jadi gate keeper penjaga demokrasi,
justru MK yang mendukung tumbuh suburnya menurunnya demokrasi di
Indonesia, dan MK yang ikut merusak harga diri martabat kehormatan
Presiden. Karena Presiden pasti harkat harga diri kehormatannya pasti
rusak,” ujar Pangi dalam keterangannya, Selasa (17-10-2023).
Pangi menyebut, pada awalnya MK menjalankan tugasnya
dengan menolak gugatan tentang usia capres-cawapres yang diajukan PSI
hingga Garuda. Namun belakangan MK malah mengabulkan sebagian
permohonan yang diajukan Almas Tsaqibbiru, anak dari Koordiantor
Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. “Di awalnya
putusan hukum lalu berubah menjadi putusan politik, open legacy yang
kemarin kita bilang ada di DPR dan Presiden tiba-tiba MK punya
kewenangan menambah klausul, pernah menjabat, itu kan DNA politik
banget, 40 tahun itu kan bukan ujug-ujug, itu angka yang dikalkulasi,
diterjemahkan, itu dengan kajian panjang, tiba-tiba berubah,” kata
dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai
tidak disiplin jika membiarkan sang anak Gibran Rakabuming Raka maju
sebagai calon wakil presiden (cawapres) karena sudah ada putusan dari
Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan batas usia calon presiden-calon
wakil presiden.
Pangi menilai hubungan PDIP akan merenggang dengan Jokowi
dan Gibran pasca-putusan MK ini. Dia menduga dalam waktu dekat PDIP
akan memecat Gibran. “Dugaan saya Gibran akan dipecat, dan Gibran
akan masuk ke Golkar, jadi cawapres Golkar yang akan berpasangan
dengan Prabowo,” ujar Pangi.
Pangi menduga dalam waktu dekat Ketua Umum Partai Gerindra
sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan
Gibran sebagai bakal calon pendampingnya.
Jika hal tersebut terjadi, Pangi mempertanyakan sikap apa
yang akan diambil PDIP terhadap Jokowi dan Gibran. Pasalnya, Pangi
menilai jika hal itu terjadi, maka Jokowi dianggap sudah tidak
disiplin terhadap partai yang telah membesarkan namanya. “Tapi berani
enggak Pak Jokowi dipecat karena tidak disiplin. Seperti kader-kader
yang lain, berani enggak? punya nyali enggak PDIP mecat Presiden, saya
pikir enggak. Kemarin berapa gubernur diberhentikan kan? Nah apakah
betul Presiden Jokowi sudah berkhianat, berani enggak PDIP mengatakan
itu? Kan sudah terang benderang itu,” kata Pangi.
Pangi menyebut Presiden Jokowi bisa saja nantinya meminta
Gibran agar tak menerima pinangan menjadi cawapres. Jika hal itu
terjadi, maka Jokowi telah memperlihatkan sikap kenegarawannya. “Yang
bisa menghentikan langkah Gibran ya hanya Presiden Jokowi. Kan
Presiden tinggal bilang, oke putusan MK begitu, tapi saya punya
komitmen lain, demi menjaga harkat martabat harga diri saya, karena
saya masih menjabat sebagai Presiden, ada potensi abuse of power, ada
potensi kita tidak netral, daripada pemilu kita kotor, menjijikan,
tidak beekualitas, daripada Gibran nanti menang karena saya, jadi
lebih baik Gibran tak saya izinkan menjadi cawpares,” kata Pangi.
Jika Jokowi mengatakan demikian, maka tingkat kepercayaan
dan kualitas dirinya sebagai pemimpin negara akan kembali naik. Namun
Pangi berpandangan hal itu berat dilakukan Jokowi. “Tapi saya pikir
Presiden enggak akan melakukan itu, karena inilah waktu yang tepat,
aji mumpung, ini kesempatan emas, MK sudah ngasih karpet merah,
Prabowo sudah minta jadi cawapres, ini ibarat tol mulus tidak ada
kendala. Nah tinggal yang bisa menghentikannya siapa? Gibran menolak
atau Presiden tidak setuju,” kata Pangi tulis liputan6.
Menurut Pangi, jika Gibran tetap memutuskan menerima
pinangan Prabowo Subianto, maka sikap Gibran terhadap PDIP terbilang
kasar. Menurut Pangi, Gibran akan dinilai sebagai pengkhianat partai.
“Ini kasar banget, karena di PDIP tuh kaderisasi, tidak boleh instan,
tidak boleh jalan tol, berjenjang, kan begitu PDIP harus tertib
organisasi. Masa sudah diputuskan Ganjar presiden, ada lagi calon dari
koalisi lain, berarti kan Gibran membangkang, bekhianat,” kata Gibran
.
Namun demikian, Pangi menyebut narasi pembangkang bisa
saja hilang asal Gibran tegas menolak menjadi cawapres. “Demi mejaga
Ibu Megawati, demi menjaga demokeasi oleh karena itu saya memutuskan
saya mundur, saya tidak mau, karena saya belum layak umur, belum
pengalaman,” kata Pangi. (red-01)
About The Author
