Jakarta, hariandialog.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa seakan-akan punya magnet untuk terus jadi perbincangan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Dan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan ayah dua anak yang lahir di Bogor pada 7 Juli tahun 1964, juga terus mengalir baik itu dalam pembicaraan maupun media sosial.
Memang sejak resmi menjabat Menkeu setelah dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Menkeu Sri Mulyani (terkena reshuffle), Purbaya langsung ‘tancap gas’ melakukan sejumlah kebijakan maupun gebrakan, serta sidak dalam upaya meningkatkan pendapatan negara demi sejahteranya masyarakat.
Meskipun kebijakan tersebut membuat tidak nyaman bagi para ‘pemain anggaran’ dan koruptor, atau mafia, tetapi Purbaya yang mengambil S1 di ITB Bandung, dan mengambil sarjana hukum di Universitas Prudea, Amerika ini tidak takut dan gentar akan gebrakannya.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai menteri keuangan, Purbaya melakukan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga mendapat dukungan, juga mengancam mencopot pejabat BUMN, dan juga pejabat Pajak dan Bea Cukai yang ‘main-main’ dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
Purbaya juga melakukan sejumlah kebijakan perpajakan seperti menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta terakhir menurunkan pajak UMKM demi meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong perpajakan lebih cepat ke depan, ogah membangun Badan Penerimaan Negera (BPN), tetapi lebih fokus memperbaiki/membenahi aparat pajak dan bea cukai. Juga melanjutkan proses reformasi otoritas yang bertanggung jawab demi peningkatan penerimaan negara.
Purbaya juga melakukan kebijakan dengan memberikan lowongan kerja bagi lulusan setingkat SMA untuk pegawai Bea Cukai. Bahkan juga ‘memotong’ anggaran daerah yang memang penggunaannya tidak maksimal atau diparkir oleh daerah di bank. Selain itu, Purbaya yang sebelum ditunjuk dan dialntik menjadi Menteri Keuangan,menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejumlah jabatan lainnya yang pernah dijabat Purbaya juga mengkritisi terparkirnya uang negara di Bank Indonesia.
Bahkan Purbaya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whoosh diambil dari APBN tetapi meminta PT Danantara untuk membayarnya. Karena menurutnya, deviden PT Danantara Rp 90 triliun dinilai cukup- membayar utang bunga proyek KCJB.
Atas kebijakan pro rakyat dan juga yang berpihak dalam kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi ini, Purbaya menjadi bahan pembicaraan hangat hingga kini di kalangan masyarakat. Rakyat mendukung sepenuhnya atas kebijakan yang dilakukan sang-Menkeu itu. Selain pujian dan sanjungan itu, nyanyain-pun bererdar di medsos terkait dengan dukungan terhadap Purbaya. Bahkan saat ini sedang viral lagu “Beta Percaya Purbaya” bikin semua orang goyang di Pantai Timur Indonesia. Sekelumit lagu yang sudah ditulis dengan Bahasa Indonesia tersebut. “Saya jalan di tepi pantai angin lembut mata hari bersinar. Kita bilang susah cari harapan tapi saya lihat senyum di depan, suara datang dari kota bilang jangan takut, kita bisa dengan hati jujur dan kerja sama negeri ini bisa lebih baik.
Saya percaya Purbaya bawa terang untuk semua, dari laut sampai gunung tinggi harapan baru sudah datang lagi. Kita percaya Purbaya jujur tenang sudah kasih bukti….”
Pada pokoknya masyarakat begitu menyenangi sosok Purbaya yang dinilai bisa membawa perubahan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pro rakyat yang dilakukannya. (Het)
