Denpasar-hariandialog.co.id- Wagub Kabupaten Badung,Bagus Alit Sucipta memberikan apresiasi atas kinerja TPID yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi. Sepanjang tahun 2025, inflasi Kabupaten Badung tercatat sebesar 2,37 persen—tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen, sekaligus lebih rendah dari angka inflasi tingkat provinsi maupun nasional.
“Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan langkah pengendalian yang kita lakukan berjalan efektif. Namun kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” ujarnya.
Hal itu Wabup Bagus Alit Sucipta katakana saat memimpin Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung di , Puspem Badung, Kamis (5/3). Pertemuan fokus evaluasi perkembangan inflasi serta perumusan langkah taktis pengendalian harga komoditas pangan.
Rapat strategis ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia ( BI )Provinsi Bali, Perum Bulog Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Badung, Direktur Utama PD Pasar Badung, dan pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Berdasarkan data BPS per 2 Maret 2026, inflasi Februari 2026 di Badung tercatat 1,04 persen (month to month), dengan angka year on year sebesar 3,06 persen. Angka ini memposisikan Badung sebagai wilayah dengan inflasi terendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Bali.
Kenaikan harga pada periode ini dipicu komoditas seperti cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, tomat, minyak goreng, bawang merah, dan beras. Selain faktor cuaca mempengaruhi pasokan, lonjakan permintaan menjelang Ramadhan menjadi faktor pendorong utama.
Langkah konkret, Pemkab Badung bersama TPID memperketat pemantauan harga, memastikan kelancaran distribusi, serta mengoptimalkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). bentuk perlindungan daya beli, Pemkab Badung juga menyalurkan bantuan stimulus sebesar Rp 2 jita per KK bagi umat Muslim yang merayakan Idul Fitri.
Ia menegasjan, kolaborasi lintas sektor kunci stabilitas ekonomi daerah,“Kami berharap koordinasi antara pemerintah daerah, BI Bali, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya. ( */NL )
About The Author
