Majalengka,hariandialog.co.id-Ratusan mahasiswa dan warga dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Majalengka, Senin (1/9). Aksi yang dimulai sejak siang ini sempat memanas dengan insiden dorong-dorongan antara massa dan aparat, serta pembakaran ban di depan gedung dewan.
Massa berangkat dari Bundaran Munjul lalu melakukan long march ke Tugu Juang sebelum akhirnya tiba di halaman DPRD sekitar pukul 13.30 WIB. Dengan membawa spanduk dan pengeras suara, mereka menyuarakan tuntutan terkait kinerja DPRD dan pemerintah daerah.
Situasi sempat memanas ketika ratusan massa mendesak untuk masuk lebih dekat ke area gedung. Aparat yang melakukan penjagaan mencoba menghalau, sehingga terjadi aksi saling dorong. Tidak lama kemudian, sejumlah ban dibakar di tengah jalan, membuat asap pekat menyelimuti area sekitar.
Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di Jalan KH Abdul Halim—jalur protokol yang menghubungkan pusat kota Majalengka—sempat lumpuh total. Polisi menutup sementara jalan demi menghindari kemacetan lebih parah.
Ketua DPRD Majalengka, Didi Supriadi, bersama Wakil Ketua Asep Eka Mulyana, turun langsung menemui massa. Mereka melakukan dialog singkat dengan perwakilan mahasiswa dan warga.
“Kami mendengar dan mencatat aspirasi yang disampaikan. Semua akan dibawa ke forum resmi DPRD untuk ditindaklanjuti,” kata Didi di hadapan massa aksi.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa dari PMII Majalengka, Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPRD yang dinilai lamban dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat.
“Sudah terlalu banyak masalah di Majalengka, mulai dari kasus kriminal, pengangguran, sampai persoalan pelayanan publik. DPRD jangan hanya diam di kursi empuk, tapi harus turun langsung merasakan penderitaan rakyat,” ujar Fauzi lantang.
Hal senada disampaikan Ketua GMNI Majalengka, Siti Rahma, yang menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.
“Fungsi kontrol DPRD seakan tumpul. Kami hadir di sini untuk mengingatkan bahwa dewan adalah wakil rakyat, bukan sekadar pelengkap kekuasaan,” tegasnya.
Meski sempat berlangsung tegang, aksi berakhir kondusif. Sekitar pukul 17.00 WIB, massa mulai membubarkan diri dengan tertib setelah orasi terakhir disampaikan. Tidak ada laporan kerusakan fasilitas umum maupun bentrokan fisik yang signifikan.
Sebelumnya, Bupati Majalengka Eman Suherman bersama pimpinan DPRD telah menetapkan status siaga 1 menjelang aksi ini, sekaligus mengimbau agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi.
Dengan berakhirnya aksi sore ini, suasana Kota Majalengka kembali normal. Jalan KH Abdul Halim kembali dibuka dan arus lalu lintas lancar seperti biasa.(Ayub)
About The Author
