Jakarta, hariandialog.co.id.– Retret yang diadakan di Magelang,
untuk para Kepala Daerah mulai dari Bupati, Wali Kota dan Gubernur se
Indonesia sudah selesai, terlaksana dengan baik. Namun, biaya untuk
retret belum dibayar lunas seluruhnya dari Rp.13 Miliar baru Rp.2
Miliar.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya buka suara soal
pendanaan retret kepala daerah menggunakan APBN yang disorot. Tito
mengatakan biaya retret kepala daerah belum sepenuhnya dibayar. “Saya
harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri.
Kita baru panjar, sekitar lebih kurang Rp 13 M, saya sudah cek baru
dibayarkan Rp 2 miliaran,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta,
Jumat, 7 Maret 2025.
Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya
menjelaskan terkait biaya retret kepala daerah yang baru dibayarkan Rp
2 miliar. Bima menegaskan tidak ada persoalan mengenai ketersediaan
anggaran retret kepala daerah. “Bukan belum dilunasi, kami pastikan
semua tahapan itu sesuai dengan aturan. Kita berkonsultasi juga dengan
LKPP agar perencanaannya, kemudian proses tahapan-tahapannya ini semua
sesuai dengan regulasi,” kata Bima Arya di gedung MPR/DPR/DPD,
Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.
Bima mengatakan dana untuk retret kepala daerah tersedia.
Namun, Bima mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun laporan
terlebih dulu. “Uangnya tentu saja ada, anggarannya ada, dan kami
susun dulu secara lengkap dulu. Jadi tidak ada persoalan terkait
dengan ketersediaan anggaran,” ujarnya, tulis cnni (bing-01)
Bima memastikan dalam waktu dengan persoalan itu akan segera
diselesaikan. Namun, Bima belum dapat menjelaskan kapan tepatnya hal
itu akan diselesaikannya. “Dalam waktu dekat tentu nggak terlalu lama,
ini kan masalah tahapan-tahapan penyelesaian harus sesuai dengan
regulasi,” tuturnya, tulis cnni. (bing-01)
About The Author
