Jakarta, hariandialog.co.id.- Sinyal pemerintah mengenai kenaikan
harga BBM semakin kuat. Hal ini membawa kekhawatiran besar bagi para
pedagang. Oleh karena itu, mereka menolak kenaikan harga tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jendral Asosiasi Pedagang
Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburohman dalam agenda Press
Conference Pernyataan Sikap APPSI di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Mujiburohman mengatakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
barang tentu akan mempengaruhi biaya akomodasi hingga harga pangan
turut mengalami kenaikan. “Kan kalo BBM naik angkutan naik dan
barang-barang naik. Kalau barang-barang naik dan pendapatan tidak
naik, kan pasti akan ngirit,” ujar Mujiburohman, Selasa (30-08-2022).
Sementara itu, kondisi perekonomian RI yang belum stabil
pasca pandemi, ditambah dengan tingkat inflasi yang tinggi, hingga
nilai tukar rupiah terhadap dollar, semakin memperparah kondisi. Dari
sanalah, daya beli konsumen menurun dan mengurangi kuantitas
belanjanya. “Karena ngirit maka yang asalnya belanja satu kilo jadi
setengah. Pendapatan pedagang tentu berkurang. Gimana caranya pedagang
mengatasi solusi ini?” Tambahnya.
Tidak hanya itu, Ia menjelaskan, para pedagang mendapatkan
suplai dagangannya dari bebagai sumber. Ada yang berbelanja ke
distributor, ke tengkulak, hingga langsung dari petani. Dari rantai
inilah, harga komoditas di pasaran terbentuk.
Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan harga BBM, akan membuat
kondisi pasar semakin tidak stabil dan harga semakin tinggi.
Sementara, ia menambahkan, daya beli masyarakat juga akan semakin
menurun. “Perkiraan kami itu yang pertama pengunjung akan semakin
berkurang, kalo sekarang 40% (penuruan pengunjung akibat pandemi),
nantinya paling bisa sampai 50%-60% turunnya,” jelas Mujiburohman
seperti ditulis dtc.
“Kedua, perkiraan kita akan jadi kenaikan barang-barang pokok jadi
naik 30%-an. Jafi dampak kenaikan BBM ini kan banyak. Apa solusinya
dari pedagang pasar? Instrumen apa yang kita miliki? Kita butuh
bantuan dari pemerintah,” tambahnya.
Ia juga mempertegas, bantuan pemerintah ini dibutuhkan
lantaran pihaknya tidak memiliki instrumen untuk menyelesaikan masalah
ini, terutama menyangkut BBM sendiri. Dirinya berharap pemerintah
dapat mengkaji ulang aturan tersebut dan membantu menekan inflasi
sehingga setidaknya pasar akan terbantu. “Ini harus ada interfensi
pemerintah, karena pemerintah yang punya. Kami tidak punya
transportasi dan sumber BBM, masih juga beli di SPBU. Kecuali kalo
kami bisa memproduksi BBM sendiri. Paling tidak inflasi harga mesti
ditekan dan pemerintah sudah punya sarana untuk itu,” kata
Mujiburohman. (diah)
