Jakarta, hariandialog.co.id.- KETUA Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Provinsi Papua Lipiyus Biniluk mengatakan harapan di tanah
Papua sudah tak ada lagi. Sehingga, kata dia, kini orang Papua hanya
bisa pegang salib. Hal ini didasari oleh keprihatinan mendalam atas
kondisi konflik yang masih terus berlanjut di Bumi Cenderawasih
tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Pendeta Lipiyus saat menghadiri
konferensi mengenai kondisi Papua terkini di Grha Oikoumene PGI,
Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juli 2026. “Harapan kami jangan ada air mata
lagi, harapan kami tidak ada lagi pertumpahan darah di atas tanah
Papua, cukup sudah. Karena harapan sudah tidak ada sehingga orang
Papua hanya pegang salib, tidak ada lagi,” kata dia setengah terisak.
Ia membeberkan, orang Papua membawa salib kemana pun mereka
pergi. “Kalau kalian bisa lihat mereka bawa salib, mau lari ke mana,
hanya salib.”
Lipiyus juga mengatakan pembicaraan ihwal Papua tak cukup
dengan waktu yang singkat. “Sudah sakit, harus perlu dokter spesialis,
entah dari surga dan dari dunia dan entah siapa,” ujarnya. Hal ini
diakibatkan oleh eskalasi konflik yang makin memanas di wilayah Papua.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat
jumlah korban jiwa dalam rentetan konflik bersenjata di Papua selama
periode Januari-Juni 2026. “Terdapat 42 peristiwa kekerasan yang
tercatat, dengan mayoritas melibatkan kelompok bersenjata dan aparat
keamanan. Ini mengakibatkan 59 korban jiwa, sebagian besar adalah
warga sipil,” kata Komisioner Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, dalam
keterangan tertulis, Rabu, 15 Juli 2026.
Dalam hal ini, ia menyebut kondisi kemanan dan hak-hak sipil
di Papua masih jauh dari optimal. Konflik bersenjata yang terus
berlangsung juga berdampak pada meningkatkan jumlah pengungsi
internal, terutama di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Anggota Tim Papua Amiruddin Al-Rahab, mengungkap data
pengungsi yang tercatat. “Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi
dari pengungsi khususnya ibu dan anak terutama yang terkait dengan
kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Memang menurut data yang
tercatat ada lebih dari 100.000 pengungsi, dan kami meminta semua
instansi pemerintah yang terlibat di Papua untuk segera melakukan
intervensi,” kata Amiruddin, dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Juli
2026., tulis tempo. (red-01)
About The Author
