Jakarta, hariandialog.co.id.- Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu
Saraswati mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan
efisiensi terhadap program kunjungan kerja (kunker) hingga focus group
discussion (FGD).
Menurut Sara, sapaan akrabnya, dua program tersebut selama
ini menjadi celah korupsi di kalangan pejabat dan aparatur sipil
negara atau ASN.
Sebagai mitra dari sektor perindustrian, Komisi VII DPR
mengaku kini banyak menerima keluhan dari sektor tersebut. Sebab,
banyak kegiatan atau klien mereka biasanya dari institusi pemerintah.
“Kebetulan saya juga ketemu dengan teman-teman dari industri
hospitality, hotel-hotel, perhotelan kan semuanya lagi pada komplain,”
kata Sara dalam diskusi bedah buku Prabowo di NasDem Tower, Jakarta
Pusat, Jumat, 7 Maret 2025.
“Biasanya yang mengisi itu pemerintah, pemerintah-pemerintah
yang melakukan FGD, workshop, kunker ya kan, nah itu semuanya lagi
di-cut gitu. Karena sebenarnya banyak celah korupsinya tuh di situ,”
lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus ponakan Presiden
Prabowo Subianto itu mengakui kini banyak yang tak suka dengan
kebijakan efisiensi tersebut. Sebab, kebijakan itu secara langsung
berdampak pada program seperti kunker dan FGD. “Jadi, ini lagi banyak
yang pokoknya nggak suka. Karena program yang tadinya menjadi celah
untuk bikin standardisasi harus bikin FGD 10 (kali), harus bikin panel
talk, workshop, itu lagi banyak yang di-cut, pasti nggak suka,” kata
Sara.
Prabowo, kata Sara, telah menginstruksikan agar aparat
penegak hukum mengambil sikap tegas. Menurut dia, Prabowo telah
memberikan pesan yang tegas untuk melakukan bersih-bersih. “Dan
sekarang kenapa banyak yang kalang kabut, karena jelas, hukum harus
ditegakkan. Jaksa hakim silakan. Siapapun yang melanggar, sikat. Dan
ini lagi bersih-bersih istilahnya. Is a clear massage. Pesan yang
jelas dan enggak semua orang suka,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sara menyinggung opini soal ‘Indonesia
Gelap’ di tengah badai PHK di sejumlah industri baru-baru ini. Ia
mengklaim data dari industri manufaktur yang menyebut jumlah
penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dari pegawai yang terkena
PHK.
Dalam data tersebut, kata Sara, jumlah pegawai terkena PHK
mencapai 48 ribu. Namun, selama 2024, angka penyerapan tenaga kerja
mencapai 1 juta. “Jadi kesannya, bahwa Indonesia gelap. Salah
satunya. Bukan saya mencoba tapi, datanya adalah, misalnya untuk tahun
ini tapi untuk 2024, data dari industri manufaktur, yang di-PHK
sekitar 48 ribu. Tapi jumlah lapangan pekerjaan, tenaga yang diserap
tahun 2024 di industri manufaktur lebih dari 1 juta,” kata Sara, tulis
cnni. (dika-01)
About The Author
