Jakarta, hariandialog.co.id.- — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui
ada kenaikan anggaran ketertiban dan keamanan menjadi Rp179,4 triliun
di 2026, termasuk untuk Polri.
Bukan hanya Polri, kenaikan anggaran itu juga dirasakan
Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Itu
diklaim sejalan dengan upaya pertahanan semesta yang menjadi satu dari
delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Alokasi untuk Polri, BIN, BNN di dalam menjaga
ketertiban-keamanan mengalami peningkatan, Rp179,4 triliun total
anggaran yang dialokasikan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Virtual
dengan Komite IV DPD RI, Selasa, 2 September 2025
“Itu (anggaran Polri Cs) dari mulai menjaga ketertiban,
keamanan, dan pencegahan terorisme serta kejahatan,” jelas Sri Mulyani
soal alasan kenaikan anggaran tersebut.
Mengacu Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, anggaran
Polri bahkan menjadi ketiga terbesar untuk tahun depan. Polri berhak
mendapatkan anggaran Rp145,7 triliun, naik dari 2025 yang senilai
Rp138,5 triliun.
Kementerian/lembaga (K/L) pemilik anggaran terbesar di 2026
adalah Badan Gizi Nasional, yakni Rp268 triliun. Lalu, disusul
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang mengantongi anggaran Rp185
triliun.
Sedangkan anggaran BIN Rp16,5 triliun dan BNN senilai
Rp1,4 triliun untuk tahun depan.
Terlepas dari anggaran jumbo, Polri saat ini tengah menjadi
sorotan. Tindakan represif aparat dalam pengamanan aksi demonstrasi
terkait gaji DPR RI sejak 25 Agustus 2025 bahkan menimbulkan korban
jiwa.
Salah satu korban meninggal akibat tindakan represif aparat
adalah driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan. Pria 21
tahun itu tewas dilindas Rantis Brimob di kawasan Jakarta Pusat saat
demonstrasi 28 Agustus 2025, tulis cnni. (diah-01)
About The Author
