Jakarta, hariandialog.co.id.- — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya
Yudhi Sadewa tidak terima dengan label ‘juru bayar’ yang disematkan
padanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah BUMN ke Komisi XI
DPR.
Purbaya menilai seharusnya para pimpinan BUMN itu langsung menghadap
dirinya, bukan mengadu ke DPR. Ia tak terima diperlakukan hanya
sebagai juru bayar bagi BUMN.
“Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan
lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau
enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja
dirutnya,” kata Purbaya pada Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di
Jakarta Pusat, Selasa (30/9).
Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi
dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian
Keuangan telah membayar lunas kewajiban-kewajiban itu tahun lalu.
Purbaya mengingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena
proses audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran
tak mungkin molor hingga tahun berikutnya.
Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut
menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor
swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya
pembayaran tagihan tersebut.
“Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi. Ketika mood saya
seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa? Ini kan enggak, dia
ngadap Anda (DPR RI) langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas
Danantara, awas besok. Kenapa mereka enggak ke saya?” ujar Purbaya.
“Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan ini (proses)
secepatnya. Memastikan bahwa program PSO (public service obligation)
kami tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan lain-lain.
Tapi nanti saya lihat, kalau enggak untung juga, awas! Kalau sudah
cost diturunkan, jangan main-main mereka,” ujarnya.
Purbaya sudah melihat sejumlah proposal proyek yang masuk
ke Kemenkeu. Itu dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai menteri
keuangan pada Senin (8/9). Salah satu proposal yang dilihat adalah
milik Danantara.
Purbaya menilai proposal Danantara masih belum jelas
arahnya. Padahal, dirinya siap menindaklanjuti usul pembiayaan bagi
proyek-proyek yang bisa melahirkan efisiensi.
Ia mencontohkan pembicaraan dengan Menteri ESDM Bahlil
Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu. Purbaya
mengungkapkan ada ide membuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini. “Investasinya
(PLTS) cukup besar, mungkin sekitar US$75 miliar kalau jadi. Tapi pada
waktu diskusi pertama saya melihat cost-nya masih tinggi, 9 cent dolar
per kwh. Saya bilang, kalau gitu sih subsidinya nambah. Mereka sedang
berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus, pada saat sekarang
harganya bisa 6 cent dolar per kwh,” tuturnya.
“Saya bilang, kalau itu betul, matangkan! Kita kalau perlu
PMN (penyertaan modal negara), PMN. Karena pada akhirnya akan hilang
subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi, kita enggak diam
saja,” tegas Purbaya, tulis cnni.(dika-01)
About The Author
