Jakarta, hariandialog.co.id.- – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy
Indra Wijaya menjawab soal polemik dana Makan Bergizi Gratis (MBG)
dari anggaran pendidikan nasional yang belakangan disorot PDIP. Teddy
menyebut keputusan besaran anggaran pendidikan dalam APBN itu telah
disetujui pemerintah bersama DPR.
“Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di
tahun ini Rp 769,1 triliun, itu 20 persen. Dan itu anggaran
pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya,
peruntukannya,” kata Teddy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Jumat, 27-02-2026
Teddy mengatakan UU APBN telah melewati kesepakatan pemerintah
bersama DPR, termasuk tahap pengambilan kesepakatan di Banggar DPR.
Dia kemudian menyinggung Ketua Banggar DPR juga berasal dari Fraksi
PDIP, yakni Said Abdullah. “Dan isinya, peruntukannya itu sudah
disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran
DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira,” ujar
Teddy.
“Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi
awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira, ya,”
lanjutnya.
Teddy pun menegaskan program MBG tidak akan mengurangi
program pendidikan. Dia menepis jika ada narasi kualitas pendidikan
tidak diperhatikan pemerintah. “Saya ingin meluruskan pemahaman dan
narasi yang keliru. Tentang apa? Jadi kemarin ada pihak, sedikit
pihak, yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis itu
mengurangi program dan anggaran pendidikan. Sehingga sekolah
terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi saya mau
jawab itu narasi yang keliru,” kata Teddy.
Sebelumnya, anggaran MBG dari anggaran pendidikan disorot
oleh PDIP. PDIP menyebut anggaran sebesar Rp 223,5 triliun untuk
program tersebut diambil dari total anggaran pendidikan nasional.
Klarifikasi ini disampaikan menyusul adanya pernyataan dari
sejumlah pejabat negara yang menyebutkan bahwa anggaran MBG merupakan
hasil efisiensi dan tidak mengambil jatah anggaran pendidikan.
Hal ini memicu pertanyaan dari pengurus DPD-DPC PDIP, hingga
masyarakat luas mengenai fakta sebenarnya. “Kawan-kawan kami di bawah
memahami bahwa anggaran pendidikan sebesar Rp 769 triliun merupakan
mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD yang harus
dialokasikan murni untuk pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, dalam konferensi pers di Sekolah Partai
DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 25-02-2026
Namun, berdasarkan dokumen resmi negara, dana untuk program
MBG nyatanya memotong porsi anggaran pendidikan tersebut. “Di dalam
lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, secara jelas dinyatakan
bahwa dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan itu, digunakan untuk MBG
sebesar Rp 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,”
sebutnya, tulius dtc. (bing-01)
About The Author
