Jakarta, hariandialog.co.id.- Israel memutuskan semua kontak dengan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Keputusan itu dibuat
menyusul laporan tahunan PBB yang memasukkan Israel ke dalam daftar
hitam atas dugaan kekerasan seksual di zona konflik. “Kami sudah
selesai dengan sekretaris jenderal ini,” kata Duta Besar Israel untuk
PBB, Danny Danon dilansir kantor berita AFP, Minggu, 31 Mei 2026.
Danny berang dan tak terima atas laporan tersebut. Dia
menuduh Sekjen PBB menyebarkan kebohongan atas laporan tersebut.
“Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh
kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah
keputusan yang keterlaluan,” kata dia. “Sekretaris Jenderal dan timnya
terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan
teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima,”
imbuhnya.
Kementerian Luar Negeri Israel menyebut dimasukkannya negara
tersebut ke dalam daftar kekerasan seksual PBB sebagai seuatu yang
memalukan dan tidak masuk akal. Mereka menuduh PBB dipolitisasi
“Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya
PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan
prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel
sebagai misi utamanya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri
Israel, Oren Marmorstein.
Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak
akan melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal selama
Guterres masih menjabat.
Seorang juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, menanggapi
pernyataan Israel tersebut. Dia mengatakan bahwa pihaknya terbuka
dengan pernyataan Danon. “Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal
tetap terbuka,” kata Stephane.
Laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB mengenai kekerasan
seksual terkait konflik biasanya disampaikan kepada negara-negara
terkait sebelum diterbitkan. Pada Agustus lalu, laporan tersebut
memperingatkan bahwa Israel dapat dimasukkan ke dalam daftar
pihak-pihak yang diduga terlibat, atau bertanggung jawab atas
kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata.
Kelompok militan Hamas masuk dalam daftar tersebut atas
tuduhan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan kelompok
tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, bersama dengan dugaan
penyiksaan terhadap sandera.
PBB mengutip ‘informasi yang kredibel’ mengenai kekerasan
seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap
warga Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya, dengan
menyatakan bahwa inspektur PBB telah ditolak aksesnya ke
fasilitas-fasilitas tersebut. “Kami mengundang perwakilan PBB untuk
datang ke Israel guna memeriksa tuduhan-tuduhan konyol tersebut.
Mereka memilih untuk tidak datang,” kata Danon, tulis dtc. (alex-01)
About The Author
