Bandung, hariandialog.co.id – Sejumlah kelompok mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah. Aksi bertema “Menuju Indonesia Bangkrut” jadi sorotan karena tak hanya menyentuh persoalan ekonomi, tapi juga isu kepercayaan publik terhadap pengelolaan negara.
Meski demonstrasi berlangsung di titik terpisah tanpa mobilisasi nasional seragam, substansi tuntutan mencerminkan akumulasi keresahan sosial-ekonomi. Mahasiswa menyoroti kenaikan biaya hidup, tekanan ke kelas menengah, persaingan kerja yang makin ketat, serta sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
“Bangkrut” sebagai Simbol, Bukan Kondisi Fiskal
Kata “bangkrut” di sini bukan berarti negara kehilangan kemampuan fiskal. Data makro ekonomi menunjukkan pemerintah masih jalan, biayai pembangunan, dan penuhi kewajiban fiskal.
Istilah itu lebih ke simbol kritik atas potensi turunnya kepercayaan masyarakat ke institusi publik. Pengalaman global bilang: krisis kepercayaan sering muncul duluan sebelum krisis ekonomi beneran terjadi. Saat publik ragu sama data resmi, efektivitas kebijakan, atau merasa nggak terwakili, ruang kritik bisa melebar jadi gerakan sosial.
Kesenjangan Makro vs Realita Harian
Pertumbuhan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir masih positif. Tapi angka itu belum tentu rata ke kesejahteraan masyarakat.
Di lapangan, warga masih hadapi harga pokok fluktuatif, biaya pendidikan naik, cicilan rumah tangga, dan ketidakpastian kerja. Kenaikan harga BBM nonsubsidi jadi pemicu psikologis kuat. Meski nggak langsung kena semua orang kayak BBM subsidi, dampaknya merambat: biaya transport, distribusi barang, sampai ekspektasi pasar ikut naik. Pelaku usaha akhirnya geser biaya operasional ke harga jual.
Ini paling terasa ke kelas menengah perkotaan. Mereka nggak jadi penerima utama bansos, tapi tetap kena imbas harga + beban pajak.
Sorotan ke Program MBG & Koperasi Desa Merah Putih
Mahasiswa juga soroti Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Secara konsep, tujuannya jelas: MBG buat SDM sejak dini, Koperasi Desa buat kuatin ekonomi lokal.
Kritiknya bukan ke tujuan, tapi ke tata kelola: pengawasan, efektivitas anggaran, kesiapan pelaksanaan. Studi kebijakan publik bilang, program bagus bisa gagal kalau pengawasan lemah, verifikasi nggak jalan, atau koordinasi antarlembaga nggak sinkron. Jadi tuntutan “evaluasi” ini dorongan ke akuntabilitas: anggaran publik harus transparan & terukur.
SDA Kaya, Kesejahteraan?
Indonesia kaya mineral, batu bara, nikel, sawit, laut. Tapi kekayaan alam nggak otomatis = kesejahteraan merata. Kuncinya di tata kelola: izin, investasi, distribusi manfaat, sampai pengawasan dampak sosial-lingkungan.
Kritik mahasiswa nyambung ke pertanyaan lama: sejauh mana hasil SDA beneran dirasain rakyat?
Dimensi Demokrasi
Demonstrasi juga nunjukin fungsi mahasiswa sebagai saluran aspirasi saat ruang representasi formal dirasa kurang efektif. Di demokrasi, aksi damai sesuai hukum itu hak konstitusional. Jadi respons negara bukan cuma soal keamanan, tapi juga kemampuan kelola kritik sebagai bagian demokrasi. Dialog terbuka biasanya lebih efektif daripada sekadar pengendalian. Kritik yang direspons transparan justru bisa kuatin legitimasi publik.
Kesimpulan
Aksi ini sinyal sosial yang harus dibaca serius. Isunya nggak cuma BBM, MBG, atau angka ekonomi. Yang lebih mendasar: hubungan pemerintah dan kepercayaan publik.
Tantangan pemerintah: jaga stabilitas ekonomi + pastikan kebijakan bisa dipahami, diawasi, dirasain manfaatnya. Tantangan masyarakat: jaga kritik berbasis data & argumen buat kontrol akuntabilitas negara.
Di tengah tekanan ekonomi global dan tuntutan transparansi yang makin tinggi, kualitas dialog negara-warga jadi kunci jaga stabilitas sosial & keberlanjutan pembangunan.
Editor: Nagon /aki
About The Author
