Jakarta, hariandialog.co.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyatakan sulitnya mengelola data masyarakat miskin penerima bantuan
di daerah-daerah. Pasalnya ada saja oknum pemerintah daerah (pemda)
yang memanipulasi data.
Sri Mulyani mengatakan ada oknum pimpinan di daerah
memasukkan masyarakat ke dalam kategori miskin, namun bukan karena
benar-benar miskin, tapi karena telah berjasa dalam memberikan suara
di pemilihan. “Ada masalah tata kelola di mana pemda akan memilih
keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan
benar-benar miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s
Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta,
Selasa (09-05-2023).
“Karena memberikan suara bagi saya, maka mereka terdaftar,
atau bahkan yang terburuknya mereka adalah yang menjadi tim suksesnya
didaftarkan,” tambahnya.
Sri Mulyani menganggap hal ini merupakan konsekuensi dari
sistem politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi bebas.
Selain itu juga ada mekanisme desentralisasi supaya Pemda dapat
mandiri mengelola masyarakatnya. “Ini tantangan kompleks saat kita
membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem
desentralisasi. Demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan
konsekuensinya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu
ini harus diselesaikan karena terjadi akibat realitas politik dan
sistemnya,” tutur dia.
Sri Mulyani menilai yang bisa dilakukan saat ini memulai
perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Kementerian Keuangan bersama Bappenas telah mendorong Badan Pusat
Statistik (BPS) untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). “Ini pengumpulan data yang
menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun
ini. Bahkan untuk memulai pengumpulan data ini, butuh dua tahun bagi
kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat
powerful,” ungkap Sri Mulyani.
Bendahara Negara itu bercerita butuh usaha keras saat ingin
memulai pendataan secara menyeluruh dan terpusat. Pasalnya, masih ada
menteri-menteri yang menginginkan data-data itu hanya di bawah
kementerian atau lembaganya. “Beberapa kementerian menginginkan data
hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari
masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita
mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada
konsumsi di Indonesia,” tegas Sri Mulyani. (dtc/pitta)
About The Author
